Dampak pandemi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara minus 2,39 persen

id pandemi-ekonom

Dampak pandemi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara minus 2,39 persen

Sekertaris Daerah Sultra, Hj Endang Abbas Aburaera (kiri) mewakili Gubernur bersama Wakil Ketua DPRD Sultra, H Hery Asiku, saat Paripurna Dewan dengan agenda penjelasan gubernur atas perubahan kebijakan serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020 di Kendari, Senin. (Foto ANTARA/Azis Senong)

Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan pertama 2020 sebesar 4,37 persen, namun pada triwulan kedua 2020 terjadi kontraksi minus 2,39 persen.

"Hal ini disebabkan karena sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, akibat adanya pandemi Covid-19, yang berdampak terhadap rendahnya daya beli masyarakat," kata Gubernur dalam sambutannya dibacakan Sekda Provinsi Sultra, Hj Endang Abbas Aburaera pada rapat Paripurna Dewan dengan agenda penjelasan gubernur atas perubahan kebijakan serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020 di Kendari, Senin.

Rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sultra, H.Hery Asiku itu sempat terjadi beberapa interupsi dari beberapa anggota dewan, karena aturan tata tertib seharusnya yang hadir dalam acara ini adalah gubernur sendiri.

Kritikan datang dari anggota DPRD Sultra dari PKB, LM Marsuddin dan Rifky Rifai (PDIP) menyatakan, bila memang agenda sidang yang dianggap sangat penting terkait kebijakan masalah serapan anggaran, maka sebaiknya pertemuan hari ini diundur sambil menunggu gubernur.

Namun anggota DPRD lainnya dari PAN, Swandi Andi. H Abustang (Gerindra) dan Abdul Salam Sadia mengatakan bahwa kehadiran Sekda Provinsi yang diberi mandat dari Gubernur Sultra dalam menyampaikan sambutan pada sidang hari ini sudah tepat dan benar, dan tidak perlu dipermasalahkan sehingga harus dilanjutkan.

Mendengar masukan dari anggota dewan, pimpinan sidang Hery Asiku (Golkar) itu menyatakan bahwa sidang paripurna dewan menyetuji dilanjutkan dengan mengawali pidato Gubernur Sultra yang diwakili Sekda Provinsi berjalan lancar, walaupun sempat terjadi skosing lima menit karena adanya gangguan teknis dari alat sound system yang digunakan digedung utama DPRD Sultra itu.

"Mohon maaf bila alat pengeras suara di dalam gedung utama ini terjadi trabel, dampak dari aksi demo mahasiswa yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu," kata wakil ketua DPRD Sultra Hery Asiku.
 
Suasana Paripurna Dewan dengan agenda penjelasan gubernur atas perubahan kebijakan serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020 di Kendari, Senin. (Foto ANTARA/Azis Senong)

Dalam kaitan itu, Sekda Provinsi Endang Abbas menyampaikan permohonan maaf ketidakhadiran Gubernur dalam sidang paripurna hari ini, karena akan mendampingi kunjungan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang akan melihat langsung berbagai pembangunan proyek sarana dan prasara yang ada di Sultra khususnya di Kota Kendari.

Menurut Gubernur, meskipun terjadi pertumbuham ekonomi alami minus, namun pertumbuhan positif terjadi pada beberapa lapangan usaha yaitu, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, administrasi pemerintahan dan pertanian dengan masing-masing pertumbuhan antara satu sampai 11 persen.

"Tingginya pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi dipengaruhi adanya penambahan jaringan telekomunikasi, peningkatan pemakaian internet dengan adanya kebijakan bekerja dari rumah dan belajar online selama Pandemi Covid-19," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar