PM Pakistan usulkan kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan

Islamabad (ANTARA) - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa dia ingin terpidana pemerkosaan dieksekusi di hadapan umum atau dikebiri kimia, menanggapi pertanyaan soal pemerkosaan di jalan raya pekan lalu yang berujung keributan di negara Asia Selatan tersebut, Senin.

Pekan lalu ibu dari dua anak yang mengemudi di jalan raya dekat Lahore ditarik keluar dan diperkosa oleh dua pria yang menodongkan senjata. Salah satu pelaku berhasil diringkus oleh polisi pada Senin.

Khan menganggap pelaku pemerkosaan harus digantung di hadapan umum, namun menambahkan bahwa para pejabat telah memberitahunya jika tindakan semacam itu dapat membahayakan status perdagangan prerefensial yang diberikan oleh Uni Eropa (EU) kepada Pakistan.



Status Generalized System of Preferences (GSP-plus) Uni Eropa, yang diberikan kepada Pakistan pada 2014, bergantung pada observasi konvensi internasional, seperti HAM.

Namun Khan mengaku dia sedang mempertimbangkan opsi kebiri kimia.

"Cara pembunuhan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, ini seharusnya dinilai dengan cara yang sama, dan ketika jika ada (pembunuhan) tingkat pertama, kebiri mereka. Lakukan pada mereka dan buat mereka tidak dapat melakukan ini," kata Khan melalui wawancara dengan saluran berita Pakistan.

Pernyataan Khan muncul saat pejabat Pakistan mengumumkan bahwa satu dari dua tersangka utama berhasil dibekuk dan mengakui kejahatannya. Pejabat mengatakan mereka juga mempunyai kecocokan DNA yang positif. Sementara, pengejaran tersangka kedua masih berlangsung.

Polisi mengambil sampel DNA dari lokasi kejadian dan menggunakan data GPS dari jaringan telpon seluler untuk mengidentifikasi siapa pun yang berada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung.

Insiden mengejutkan itu menyulut  protes nasional dan seruan pengunduran diri pejabat. Massa juga meminta agar pemerkosa digantung di hadapan umum.

Pada Februari anggota dewan mengajukan legislasi hukuman gantung di hadapan umum bagi terpidana pelecehan seksual dan pembunuhan anak, namun usulan tersebut tidak diloloskan.

Sumber: Reuters