Kendari (ANTARA) - Hasmida Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Sulawesi Ternggara (Sultra), periode 2018 hingga 2020 kini kembali terpilih sebagai ketua Puspa Sultra periode 2020 hingga 2023.
Terpilihnya kembali Hasmida Karim berdasarkan hasil rapat forum bersama anggota Puspa, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) Sultra di Kendara, Kamis.
Hasmidah Karim mengatakan untuk kepengurusan tahun ini akan ada lima tujuan fokus utama sesui instruksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA).
"5 fokus utama yang akan kita kerjakan adalah pemberdayaan ekonomi, akhiri kekerasan terhadap perempuan, hentikan tindak perdagangan orang, mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak, dan pemenuhan hak anak," jelas Hasmidah.
Direktur Aliansi Perempuan (Alpen) Sultra ini juga menerangkan, kedepannya Forum Puspa Sultra akan bersinergi bersama Dinas Pemebrdaayan Perempuan disetiap kabupaten/kota untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pelindungan, dan juga penyuluhan hak-hak perempuan dan anak.
"Terkait dengan forum ini tentunya kami akan bersinegi, bekerja sama dengan unsur-unsur pihak lain yang juga mempunyai konsen atau yang dapat membantu kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dina (P3APPKB Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae mengungkapkan, bahwa Puspa nantinya akan bersinergi dengan Dinas P3APPKB untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan juga pemenuhan hak anak.
"Jadi nanti kita sebagai dinas akan merangkul mereka untuk sama-sama menurunkan kekerasan pada perempuan dan anak serta mensejahterakan perempuan dan anak," ungkap Tenri.
Berdasarkan hasil pemilihan Ketua Forum Puspa Sultra, nantinya akan ada lima bidang yang ada dalam kepengurusan, diantaranya Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindugan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang PPO (pemberantasan tindak perdagangan orang), Bidanng Pendidikan dan Partisipasi Politik Perempuan, dan Bidang Data Informasi dan Publikasi dan Sekretariat.