Kolaka (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam forum masyarakat peduli cengkih melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kolaka,Sulawesi Tenggara, Kamis.
Koordinator aksi Rivaldi Rusdi dihadapan Asisten II,Kasim Madaria menjelaskan beberapa tahun lalu harga komoditas cengkih mencapai angka Rp130 ribu per kilogramnya.
Namun saat ini kata Rival harga cengkih di tingkat petani hanya mencapai angka Rp73 ribu perkilogramnya bahkan mengalami fluktuasi harga dalm setiap harinya.
"Ini yang harus disikapi karena tidak sebanding dengan biaya produksi," katanya.
Selain itu kata dia adanya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2015 dimana aturan ini mencabut keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 528 tahun 2002 tentang ketentuan import cengkih.
" Inilah yang mengakibatkan anjloknya harga cengkih di tingkat petani," tegasnya.
untuk itu kata Rivaldi dalam pernyataan sikapnya mendesak Pemkab Kolaka agar membuat keputusan atau perda tentang penetapan standar harga cengkih, selain itu perlindungan terhadap petani juga harus dilakukan oleh Bupati Kolaka.
"Pemerintah harus memanfaatkan BUMD yang ada guna membeli harga komoditas petani serta menyurat kepada Presiden untuk mencabut dan merevisi Permendag Nomor 75 Tahun 2015," ungkapnya.
Menanggapi hal itu Asisten II setda Kolaka,Kasim Madaria mengatakan sangat mendukung langkah mahasiswa yang turut memberikan perhatian khususnya petani cengkih.
Menurutnya pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pengurus pusat asosiasi pengusaha cengkih Indonesia (APCI) guna membahas beberapa harga komoditas petani termasuk cengkih.
" Kita sudah melakukan pertemuan kebetulan Bupati Kolaka merupakan ketua DPD APCI Sultra," katanya.
Kasim juga menjelaskan dalam pertemuan dengan pengurus pusat APCI akan mengumpulkan pimpinan daerah yang menjadi daerah penghasil cengkih untuk bertemu dengan Presiden terkait permendag itu.
”Dengan adanya import cengkih sangat berpengaruh terhadap harga ditingkat petani," jelas Kasim.
Meskipun demikian kata Sekretaris APCI Sultra itu semua harus melalui mekanisme karen tidak serta merta harus dilakukan dengan cepat karena harus diusul juga regulasi yang baru.
Yang pasti lanjut mantan kadis perkebunan itu,DPD APCI Sultra akan membuat rekomendasi
yang meminta standar harga cengkih secara nasional.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPRD Kolaka,Amiruddin Massang meminta kepada asisten bidang pembangunan untuk mengatur jadwal agar bisa dilakukan pertemuan dengan Bupati,petani,pengusaha dan instansi terkait guna membicarakan harga komiditas perkebunan khususnya cengkih.
