Imigrasi Sultra gandeng Ombudsman dab BIN perkuat pengawasan pelayanan publik

Selasa, 10 Februari 2026 14:24 WIB

Prosesi penandatanganan pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM periode 2026 di Kantor Imigrasi Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (10/2/2026). ANTARA/HO-Imigrasi Sultra

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menggandeng Ombudsman dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik di kantor imigrasi se-Sultra.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ganda Samosir saat dihubungi di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penguatan tersebut untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dengan melibatkan instansi pengawas eksternal dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) pada 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Sultra dan BIN Sulawesi Tenggara sebagai saksi penandatanganan pakta integritas.

"Kehadiran lembaga tersebut bertujuan untuk memberikan legitimasi bahwa langkah perbaikan layanan Imigrasi berada di bawah pengawasan yang ketat dan terbuka bagi publik," kata dia setelah melangsungkan pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM periode 2026 di Kantor Imigrasi Baubau.

Ia mengungkapkan bahwa pencanangan ini merupakan janji sakral setiap pimpinan satuan kerja untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN).

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ganda Samosir saat menandatangani komitmen pencanangan zona Integritas menuju WBK dan WBBM periode 2026 di Kantor Imigrasi Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (10/2/2026). (ANTARA/HO-Imigrasi Sultra)

"Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen nyata untuk mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan," kata Ganda Samosir.

Dia menjelaskan peristiwa utama dalam acara tersebut berupa penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Sulawesi Tenggara. Penandatanganan dokumen tersebut bukan sekadar prosesi administratif, melainkan kontrak kinerja untuk menjaga marwah institusi serta menjamin layanan yang akuntabel.

Ganda Samosir mengingatkan jajarannya agar setiap pegawai menginternalisasi standar kerja yang bersih.

Masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak nyata berupa kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus dokumen keimigrasian sejalan dengan semangat digitalisasi yang tengah dikembangkan.

"Dengan adanya sinergi antara pimpinan Imigrasi, staf, serta pengawasan dari pihak eksternal, institusi ini optimistis dapat menciptakan birokrasi yang benar-benar melayani di wilayah Sulawesi Tenggara," katanya.