Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 tidak terpenuhi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Laode Mustari di Kendari, Selasa, mengatakan pemerintah pusat menyiapkan kuota P3K untuk Pemerintah Provinsi Sultra sebanyak 180 orang.
"Kuota 180 orang P3K masing-masing untuk tenaga pendidik sebanyak 152 orang dan tenaga para medis sebanyak 28 orang," kata Mustari.
Namun hingga batas akhir pendaftaran tanggal 17 Februari 2019 peminat tenaga pendidik hanya 93 orang. Bahkan yang memprihatinkan kuota tenaga kesehatan sama sekali tidak terisi.
Justeru peluang tenaga penyuluh yang belakangan membuka kuota sebanyak 39 orang untuk Sultra terisi cukup signifikan, yakni sebanyak 30 orang.
"Ironis, tenaga penyuluh pertanian tidak tersosialisasi optimal justeru signifikan pendaftarnya. Mungkin mereka diuntungkan jaringan internet saat mendaftar stabil," ujar Mustari.
Pemerintah Sultra berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dengan maksud meminta kebijakan perpanjangan waktu rekrutmen P3K tetapi tidak mendapat respon.
"Disayangkan kuota P3K tidak terisi sesuai harapan, padahal kesejahteraan dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berbeda jauh. Yang membedakan P3K tidak memperoleh gajin pensiun," katanya.
Ia mengimbau para pencari kerja terus meningkatkan kapasitas diri karena pemerintah terus mencari skema terbaik untuk memberdayakan tenaga-tenaga profesional di bidangnya.
