Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan kerja sama antardaerah atau antar- kabupaten kota di daerah itu.
Salah satu upaya yang dilakukan Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, yakni melalui Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan kerja sama antar daerah se-Sultra yang dihadiri 17 kabupaten kota se Sultra, di Kendari, Kamis.
Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Sultra, Burhanuddin, sedangkan kegiatan rakor tersebut dikemas dalam bentuk talkshow dengan pembicara, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Harmin Ramba, Kepala Biro Hukum Sultra, Effendi Kalimuddin dan Burhanuddin.
Harmin Ramba mengatakan, tujuan dari rakor tersebut mengumpulkan informasi dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, terkait masalah-masalah yang ada di daerah terkait kerja sama, utamanya kerja sama antar daerah atau satu kabupaten dengan kabupaten lain di Sultra.
"Pengalaman atau fakta selama ini, banyak perselisihan antar kabupaten. Salah satu contohnya, PDAM Kota Kendari tetapi sumber air bakunya berada di Konawe, ini sering menjadi perselisihan. Karena sumber daya alamnya dari Kabupaten Konawe, sementara pemasukannya di Kendari makanya ini kita mau atur," katanya.
Permasalahan lain kata Harmin, ternyata di Sultra tidak semua kabupaten kota memiliki struktur OPD yang menangani masalah kerja sama, karena baru tiga kabupaten yang memiliki bagian kerja sama.
"Idealnya setiap kabupaten kota harus memiliki bagian kerja sama dan komunikasi publik, sehingga ketika ada kerja sama yang melibatkan dua daerah, maka provinsi mudah dalam memfasilitasi," katanya.
Karo Hukum Sultra, Efenddi Kalimuddin, mengapresiasi keberadaan Biro Kerja Sama karena sangat bersinergi dan mempermudah kerja-kerja Biro Hukum dalam melahirkan produk hukum dalam bentuk kerja sama.
"Biro Kerja Sama dan komunikasi Publik ini baru berdiri sekitar dua tahun lebih, tetapi memiliki gebrakan yang luar biasa, sehingga saat ini banyak kerja sama daerah yang lahir dari inisiasi biro ini," katanya.
Sementara itu, Burhanuddin, mengatakan Sultra sebagai daerah tambang tentunya selalu menjadi pusat perhatian dan daya tarik bari para pengusaha besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi.
"Biro Kerja Sama salah satu pintu masuk untuk semua jenis ivestasi di daerah ini, baik itu pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan kelautan," katanya.
Sehingga lanjut Burhanuddin, Biro kerja Sama ini memiliki peran besar dalam ikut mempromosikan atau memperkenalkan potensi unggulan daerah daeri berbagai sektor kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Harapan kita, semua kabupaten kota bisa membentuk OPD yang sama di daerah, sehingga upaya kita dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui kerja sama bisa tercapai," katanya.