Kendari, Antara Sultra - Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kemenkopolhukam, Muztahiddin, mengatakan, peran pers untuk memberi pendidikan karakter masyarakat baik melalui cetak, elektronik maupun online adalah keharusan dengan mengangkat berita tidak bermakna provokatif.
"Untuk memberikan informasi yang mendidik, pers haruslah menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan informasi dilapangan secara objektif dan selektif, dan tidak menyuguhkan berita yang bohong "hoax", katanya usai melakukan pertemuan dan dialog bersama unsur media di Kendari, Rabu.
Kegiatan Asisten Deputi Informasi Publik dan Media Massa Kemenkopolhukam bersama rombongan di Kendari itu dalam rangka kunjungan kerja sekaligus melakukan inventarisasi dan konfirmasi permasalahan konten informasi publik yang disebarkan oleh lembaga penyiaran di daerah.
Ia mengatakan pemberitaan yang objektif diartikan bahwa fakta yang disampaiakan itu apa adanya tanpa harus diubah oleh wartawannya. Dan kalaupun itu diubah makna pemberitaannya tidak menyudutkan pihak-pihak lain yang bisa menggangu stabilitas bermasyarakat, berbangsa dan bernagara.
Saat ditanya terkait sejauhmana pemberitaan media di Sultra, Muztahidin mengatakan sejauh ini di Sulawesi Tenggara bisa menjadi acuan pemberitaan pada daerah lain, karena pemberitaan yang bersifat provokasi di Sultra tidak menonjol dan diharapkan tetap bisa dipertahankan. Dan hasil monitoring ini, nantinya akan direkomendasi kepada pimpinan
"Sejauh ini terkait berita provokasi maupun berita hoax yang dihasilkan para wartawan dengan aspek pemberitaan di media masing-masing masih dalam yang positif dan tidak masalah dan masih bersifat positif," ujaranya.
Muztahidin menambahkan bahwa kunjungan perdana ke Kota Kendari bersama timnya adalah untuk menginventarisasi sekaligus konfirmasi bila ada masalah yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penyiaran di daerah baik itu melalui komisi penyiaran daerah (KPID), TVRI, RRI, PWI serta beberapa media cetak lokal di daerah.
Acara tatap muka Asisten Deputi Kemenko Polhukam yang dimediasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Kusnadi, juga menghadirkan sejumlah perusahaaan TV swasta, radio swasta berjaringan dan perusahaan tv kabel yang ada di Kota Kendari.
