Presiden Ingin Proses Reformasi Birokrasi Dipercepat

        Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ingin mempercepat proses reformasi birokrasi, khususnya yang menyangkut manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

        Untuk kepentingan itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Jumat. "Pada ratas ini pertama kita ingin mempercepat reformasi birokrasi," kata Presiden saat membuka rapat.

        Dalam rapat tersebut diagendakan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen. Menurut Presiden, reformasi birokrasi membutuhkan keputusan yang cepat. "Sehingga kita butuh birokrasi yang melayani dan responsif dan melayani terhadap perkembangan zaman," katanya, menegaskan.

        Presiden pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan/RB) Yuddy Chrisnandi untuk menyampaikan laporannya terkait manajemen PNS.

        Rencananya Presiden Jokowi akan melanjutkan ratas dengan topik Keanggotaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada pukul 15.00 WIB di tempat yang sama.

        Selanjutnya digelar ratas pada pukul 16.00 WIB dengan topik Persiapan Pelaksanaan Pameran Bunga, Buah, Interior dan Makanan di Kantor Presiden Jakarta.

                                            Langkah Frontal

         Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya langkah perbaikan yang sangat frontal sehingga kelembagaan, tata kelola, dan kinerja di kawasan Free Trade Zone (FTZ) bisa bergerak dengan optimal.

        "Saya kira perlu langkah perbaikan yang sangat frontal," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik Keanggotaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

        Kepala Negara berharap jangan sampai ada benturan antara badan pengusahaan kawasan dan pemerintah daerah terutama dalam hal perizinan dan pelayanan investasi.

        Ia mengatakan dalam rapat tersebut akan dibicarakan masalah manajemen pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade Zone di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

        "Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah menetapkan 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan saya berharap agar KEK ini segera bisa berjalan bisa direalisasikan ada investasi-investasi, arus modal masuk, arus uang masuk ke kawasan-kawasan ini dan kita harapkan ada Foreign Direct Investment sebagai penggerak ekonomi wilayah ini juga betul-betul bisa segera terealisasi," katanya.

        Dengan begitu pertumbuhan ekonomi di FTZ dan daerah di sekitarnya juga bisa bergerak baik.

        Presiden berharap persoalan-persoalan yang menghambat di kawasan tersebut bisa segera diselesaikan.       "Kalau ini segera bisa diputuskan pada hari ini terutama di Badan Pengusahaan Kawasan yang ngantri banyak sekali dan sudah bertahun-tahun tidak terurus," katanya.

        Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Badan Pengusahaan Kawasan terutama di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

        Hal itu dinilainya mendesak agar investasi bisa segera masuk.  "Kita harapkan pada sore hari ini bisa diputuskan hal-hal yang berkaitan dengan lapangan," kata Presiden.