Kendari (Antara News) - Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) diminta untuk membantu memfasilitasi terkait rencana pemanfaatan aspal Buton secara nasional dengan satu kebijakan khusus yang akan dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Kepres).
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, HM Saleh Lasata saat menerima kunjungan kerja anggota Watimpres, yang dipimpin Letjen Pur.M Yusuf Kartanegara di ruang pertemuan kantor Gubernur Sultra di Kendari, Senin.
Menurut Wakil Gubernur Sultra, potensi aspal alam Buton di wilayah kepulauan Kabupaten Buton itu potensinya mencapai 3,8 miliar ton, atau bila diperkirakan dengan nilai ekonomi saat ini mencapai Rp2.500 triliun lebih.
Ia mengatakan, harapan Gubernur Sultra bapak Nur Alam terkait kebijakan pemanfaatan aspal Buton yang hingga kini kondisinya belum dikelola secara maksimal itu karena belum adanya kebijakan khusus untuk mengelola aspal secara nasional.
"Tentu kami berharap, melalui bapak-bapak yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden untuk dapat memberi masukan kepada presiden agar aspal alam Buton yang satu-satunya hanya ada di Indonesia itu bisa digunakan di seluruh wilayah di tanah air," ujar Saleh Lasata.
Aspal Buton, kata wagub, adalah salah satu komoditi strategis yang dibutuhkan dunia terutama dalam hal pembangunan dan pengembangan jalan-jalan di seluruh negara.
Di Indonesia, kebutuhan aspal dalam negeri kita saat ini untuk jalan-jalan ruas nasional saja setiap tahunya membutuhkan 1,5 - 2 juta ton, artinya bahwa 50 persen saja dari total aspal yang digunakan dari aspal Buton maka akan mengurangi beban anggaran negara yang besarnya triliunan setiap tahun.
Berdasarkan uji laboratorium Litbang Kementerian PU, bahwa untuk pemanfaatan aspal Buton dalam satu kilometer jalan hanya membutuhkan dana antara Rp850 juta hingga Rp900 juta. Sementara untuk aspal minyak (impor) harus membutuhkan dana sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar lebih.
"Yang pasti bahwa bapak Gubernur Sulra Nur Alam, sudah beberapa kali presentasi terkait potensi dan pemanfaatan aspal Buton di hadapan Presiden, baik era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden
Jokowi, namun realisasinya belum juga tercapai apa yang dinginkan khususnya masyarakat Sultra," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Watimpres yang membidangi masalah Pertahanan Keamanan, M Yusuf Kartanegara mengatakan, apa yang disampaikan Wagub Sultra akan menjadi catatan sekaligus perhatian timnya dalam rapat internal Watimpres sebelum memberi masukan kepada Presiden.
Kehadiran Watimpres bersama rombongan di Kota Kendari tidak lain untuk mendapat masukan dan informasi terkini terkait kondisi daerah khususnya menyangkut pertahanan dan keamanan.
