Mamuju (Antara News)- Anggaran untuk pengentasan angka buta aksara di Provinsi Sulawesi Barat dinilai minim karena hanya sebesar Rp2 miliar sehingga perlu ditambah.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar, Mulyadi Bintaha, di Mamuju, Selasa, mengatakan pada 2015 anggaran buta aksara Sulbar hanya dianggarkan sebesar Rp2 miliar.
Dia mengatakan anggaran tersebut minim dibandingkan kebutuhan mengentaskan angka buta aksara yang masih cukup tinggi karena terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah di Sulbar.
"Penanganan buta aksara untuk setiap orang idealnya mencapai Rp400 ribu sehingga anggaran yang tersedia di APBD 2015 tidak akan cukup mengentaskan angka buta aksara," katanya.
Oleh karena itu dia mengharapkan anggaran buta aksara harus tetap dianggarkan pemerintah setiap tahun agar angka buta aksara dapat ditekan.
Menurut dia, angka penduduk Sulbar selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan karena jumlah penduduk yang juga mengalami peningkatan.
Ia mengatakan, penduduk Sulbar pada tahun 2006 mencapai 1,1 juta jiwa meningkat menjadi 1,5 juta jiwa pada 2014.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar, angka buta huruf mencapai 90,54 persen dari 1,5 juta penduduk Sulbar pada 2014.
Angka buta huruf itu mengalami peningkatan dibandingkan angka buta huruf pada tahun 2006 yang mencapai 86,40 persen.
Bintaha mengatakan, selain karena meningkatnya jumlah penduduk provinsi Sulbar akibat adanya urbanisasi, peningkatan angka penduduk buta aksara di Sulbar juga dipengaruhi karena masyarakat Sulbar malas sekolah.
"Mereka hanya mau bekerja tanpa mau sekolah, karena berpikiran dengan bekerja mereka dapat menghasilkan uang untuk meningkatkan kesejahteraannya, masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari jalan keluar," katanya.
Dia mengatakan pemerintah akan fokus menurunkan angka buta aksara karena akan menjadi penghambat peningkatan sumber daya manusia untuk pembangunan di Sulbar.