Gagal Hearing DPRD Karena KaBalai Tidak Hadir

Kendari,  (Antara News) - Kalangan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) gagal melakukan hearing dengan jajaran dinas Pekerjaan Umum setempat, karena kepala Balai Besar wilayah IV Makassar tidak hadir pada pertemuan itu.

"Pertemuan ulang masih akan dilakukan setelah Kepala Balai Besar  berkedudukan di Makassar itu datang untuk memberi keterangan kepada anggota DPRD Sultra, terkait  laporan masyarakat mengenai proyek pengaspalan jalan poros Labuan-Maligano di Kabaupaten Buton Utara yang dianggap tidak memenuhi standar kerja," kata Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba di Kendari, Senin.

Menurut Rusman, kehadiran Kepala Balai Besar sebagai penanggung jawab proyek jalan di wilayah itu sangat diharapkan untuk memberi klarifikasi terkait laporan masyarakat di daerah itu.

"Apa yang kita mau mintai pertanggungjawaban, sementara pimpinannya tidak hadir," kata anggota DPRD Sultra lainnya.

Hearing antara dinas PU dengan para anggota Legislatif Sultra itu tidak berlangsung lama, apalagi yang mewakili instansi itu hanya diwakili pejabat eselon III dan IV dalam hal ini kepala Subdin Bina Marga beserta kepala Satua kerja (Satker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) lingkup Dinas PU Sultra.

Kadis Pekerjaan Umum Sultra, HM Ma`nun Supriatna secara terpisah mengatakan, ketidakhadiran kepala Balai Besar IV Makassar saat dengar pendapat dengan pihak DPRD bukan karena sengaja, akan tetapi yang bersangkutan juga sedang mengikuti rapat teknis yang tidak dapat diwakili di Jakarta.

"Jadi tidak ada unsur kesengajaan Kepala Balai tidak hadir pada pertemuan dengan legislatif di Kendari, hanya kebetulan saja bertepatan dengan acara yang tidak kalah penting di pusat," katanya.

Apalagi kata Supriatna, yang hadir pada pertemuan itu telah diwakili oleh Kasubdin dan Satker terkait penanggung jawab teknis pekerjaan proyek di wilayah itu.

Saat ditanya adanya laporan masyarakat ke pihak dewan terkait pekerjaan proyek jalan di wilayah Buton Utara yang menghubungkan kabupaten Buton, Ma`nun Supriatna mengatakan bahwa proyek yang dimaksudkan itu memang belum dikerjakan.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan, proyek pengaspalan jalan provinsi yang dibiayai melalui APBN 2013 dengan panjang 13 kilo meter (KM) dengan anggaran seluruhnya Rp32 miliar.

Proyek pengaspalan jalan itu baru akan dimulai pada bulan Juni 2013 karena baru saja selesai proses tender dan dimenangkan oleh perusahaan dari Makassar (PT Wiratama Karya Nugraha).

"Proyek pengaspalan jalan, menggunakan aspal Buton dan diharapkan dalam jangka 2-3 bulan kedepan sudah selesai pekerjaannya," ujar Kadis PU Sultra.