Rumbia (Antara News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Sulawesi Tenggara, meninjau lokasi penempatan warga Pulau Masudu di Polie Walie, Poleang Tenggara.
"Kami melakukan peninjauan di lokasi pemukiman dan penempatan berdasarkan tuntutan warga yang enggan direlokasi ke tempat tersebut," ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Bombana Mujahid di Bombana, Senin.
Selain meninjau lokasi penempatan dan pemukiman warga yang akan dipindahkan, pihak legislatif juga melakukan tatap muka dengan warga di Pulau Masudu.
Usai peninjauan, pihaknya akan memanggil pejabat instansi yang berperan penting terhadap rencana pemerintah daerah merelokasi warga Pulau Masudu.
"Dalam pertemuan nanti, kami akan bahas solusi yang tepat atas permasalahan yang menimpa sebagian warga yang enggan dipindahkan," katanya.
Sebelumnya, puluhan warga berunjuk rasa di kantor bupati dan DPRD setempat.
Mereka menolak program pemerintah setempat terkait dengan relokasi itu. Mereka juga meminta penambahan jumlah guru di Pulau Masudu.
Dalam unjuk rasa itu, terungkap bahwa di Pulau Masudu hanya terdapat dua guru yang mengajar di SD dan SMP satu atap.
"Sekolah cuma dua guru untuk SD dan SMP satu atap, itu pembodohan dan pembunuhan karakter bagi anak Pulau Masudu. Harusnya ini jadi perhatian bersama bagi anggota DPRD," kata Alfin Pola saat orasi di depan kantor DPRD.
Terkait dengan relokasi penduduk, pengunjuk rasa meminta agar dievaluasi sebab lebih banyak warga yang menolak daripada menerima rencana Pemkab Bombana tersebut.
"Kami hanya meminta agar pemkab mengevaluasi rencana pemindahan warga dan memperjelas status Pulau Masudu sebagai tempat pemukiman," katanya.
"Kami melakukan peninjauan di lokasi pemukiman dan penempatan berdasarkan tuntutan warga yang enggan direlokasi ke tempat tersebut," ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Bombana Mujahid di Bombana, Senin.
Selain meninjau lokasi penempatan dan pemukiman warga yang akan dipindahkan, pihak legislatif juga melakukan tatap muka dengan warga di Pulau Masudu.
Usai peninjauan, pihaknya akan memanggil pejabat instansi yang berperan penting terhadap rencana pemerintah daerah merelokasi warga Pulau Masudu.
"Dalam pertemuan nanti, kami akan bahas solusi yang tepat atas permasalahan yang menimpa sebagian warga yang enggan dipindahkan," katanya.
Sebelumnya, puluhan warga berunjuk rasa di kantor bupati dan DPRD setempat.
Mereka menolak program pemerintah setempat terkait dengan relokasi itu. Mereka juga meminta penambahan jumlah guru di Pulau Masudu.
Dalam unjuk rasa itu, terungkap bahwa di Pulau Masudu hanya terdapat dua guru yang mengajar di SD dan SMP satu atap.
"Sekolah cuma dua guru untuk SD dan SMP satu atap, itu pembodohan dan pembunuhan karakter bagi anak Pulau Masudu. Harusnya ini jadi perhatian bersama bagi anggota DPRD," kata Alfin Pola saat orasi di depan kantor DPRD.
Terkait dengan relokasi penduduk, pengunjuk rasa meminta agar dievaluasi sebab lebih banyak warga yang menolak daripada menerima rencana Pemkab Bombana tersebut.
"Kami hanya meminta agar pemkab mengevaluasi rencana pemindahan warga dan memperjelas status Pulau Masudu sebagai tempat pemukiman," katanya.