Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan penyelarasan data pertanahan dan perpajakan mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia.
“Ketika data pertanahan dan data perpajakan diselaraskan, maka kebijakan pertanahan, perpajakan, tata ruang, hingga investasi mempunyai pondasi yang lebih kokoh. Di mana ini juga mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta.
Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk Kota Pekalongan resmi diluncurkan.
Ossy mengatakan menyambut baik inovasi integrasi data ini sebagai upaya penyelarasan data pertanahan dan data perpajakan yang lebih akurat di Kota Pekalongan.
Integrasi NIB dan NOP tersebut memberikan manfaat tak hanya dalam penyatuan data, namun juga peningkatan pelayanan pertanahan dan perpajakan, yang selama ini memang belum terhubung karena bersifat lintas sektor.
“Kesatuan data ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, meningkatkan pelayanan yang tidak lagi bertele-tele dalam bidang perpajakan dan pertanahan daerah, serta dapat meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh Pak Wali Kota untuk kembali membangun Kota Pekalongan,” ujar Ossy.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi langkah pengintegrasian dua hal yang merupakan pelayanan vital di daerahnya.
Ia mengatakan berharap integrasi pelayanan pertanahan dan perpajakan ini menjadi jalan untuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat Kota Pekalongan.
“Kota Pekalongan memiliki banyak potensi yang luar biasa baik dari segi kuliner dan wisata. Semoga integrasi NIB-NOP ini tak hanya memudahkan masyarakat, namun juga menjadi berkah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan,” kata Achmad Afzan Arslan Djunaid.
