Wamendes PDT: BUMDes yang maju bisa disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menyampaikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah mengalami kemajuan dari segi ekonomi bisa disinergikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Menurut pria yang akrab disapa Ariza, aturan mengenai diperbolehkannya sinergi itu sekaligus menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan meniadakan BUMDes yang telah ada.

"Silakan nanti disinergikan dengan koperasi yang baru. Jangan saling meniadakan, jangan saling mengurangi," kata Wamendes PDT Ariza saat menyampaikan materi dalam lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, sebagaimana diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya hal senada telah disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Mendes Yandri mengatakan nantinya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat BUMDes.

"Jadi tidak perlu khawatir Pak kades (Kepala Desa), BUMDes yang sudah maju, apalagi yang satu tahun pendapatannya Rp24 miliar, Rp17 miliar, itu tidak akan ditiadakan. Justru kita akan perkuat dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Mendes Yandri.

Mendes menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi pertanyaan dari sejumlah kepala desa terkait dengan keberlanjutan BUMDes di desanya, menyusul adanya rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih dari pemerintah.

Mendes menegaskan ke depannya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan meniadakan BUMDes. Sebaliknya, kata dia, pemerintah akan mengatur hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi bagian dari BUMDes atau sebaliknya.

"Nah ini banyak pertanyaan dari kepala desa, ribuan BUMDes yang sudah maju, itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan, tapi bisa jadi koperasi jadi bagian dari BUMDes atau BUMDes unit usahanya bagian dari koperasi," kata Mendes PDT Yandri.

Pemerintah, lanjutnya, tengah mengatur persoalan itu dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). "Ini sedang kami atur juklak-juknisnya hubungan antara BUMDes dan koperasi," ucap dia.