Jakarta (ANTARA) - Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976, dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha dengan 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai induk perusahaan.
Sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM, ia merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Oktober 2019, kemudian ditunjuk menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024.
Bahlil juga pernah memimpin Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) sebagai Ketua Umum periode 2015–2019.
Dirinya sering bercerita bahwa tinggal cukup lama di tanah Papua, sambil mengenyam pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura.
Bahlil merupakan anak dari pasangan Lahadalia dan Nurjani, serta saat ini dirinya telah menikah dengan Sri Suparni dan dikaruniai lima orang anak.
Selama dua bulan menjabat sebagai Menteri ESDM di masa pemerintahan Joko Widodo, dirinya melakukan gebrakan yakni memangkas perizinan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang semula 320 izin, kini tinggal 140 izin.
Bahlil berargumen, efisiensi perizinan itu dilakukan supaya bisa memacu tingkat produksi migas nasional yang tercatat saat ini sebanyak 600 ribu barel oil per day (BOD).
Selain itu dirinya juga berkomitmen untuk memajukan hilirisasi mineral Indonesia, seperti nikel, batu bara, bauksit, timah, tembaga, dan logam lainnya.
Di berbagai kesempatan Bahlil menjelaskan, bahwa hilirisasi membawa keuntungan tinggi bagi Indonesia. Hal ini karena beleid tersebut meningkatkan nilai ekspor bahan mentah menjadi bahan turunan hingga 10 kali lipat.
Seperti halnya ekspor nikel pada 2017 yang tercatat 3,3 miliar dolar AS, melambung tinggi menjadi 33 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Penunjukkan kembali
Mengingat keberanian Bahlil dalam membuat kebijakan yang cukup strategis. Dirinya kembali ditunjuk menjadi Menteri ESDM di masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih.
Dirinya resmi kembali menjabat pada Senin (21/10), serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi nasional, memajukan iklim hilirisasi mineral dan mewujudkan swasembada energi.
Sebagai Menteri, Bahlil punya kewajiban untuk membantu terwujudnya Visi dan Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran di sektor energi, yakni melanjutkan hilirisasi yang berbasiskan sumber daya alam untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Ada beberapa tantangan yang menanti dirinya sebagai Menteri ESDM di Kabinet Prabowo-Gibran, utamanya yakni menghadapi penentangan dunia internasional terhadap beleid hilirisasi mineral.
Tantangan selanjutnya yakni mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan, dengan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia.
Dirinya juga diharapkan bisa memenuhi harapan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta untuk meningkatkan lifting migas. Hal ini supaya bisa mengurangi impor migas Indonesia yang tercatat masih cukup tinggi yakni 297 juta barel.
Guna mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi sumber daya alam, Bahlil telah mengusulkan empat kebijakan, antara lain yakni adanya reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
