Bawaslu Sultra ajak media tangkal isu SARA dan hoaks Pilkada 2024

Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara mengajak stakeholder dan sejumlah media di Kota Kendari, Sultra, untuk menangkal berita hoaks dan isu SARA pada Pilkada serentak November 2024.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra Heri Iskandar, di Kendari, Rabu menyoroti pentingnya menangkal isu SARA dan hoaks, yang dapat merusak tatanan sosial lebih lama dibanding pelanggaran netralitas ASN atau politik uang.

Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu, Bahari, juga meminta jurnalis berperan aktif dalam menyebarkan informasi produktif serta membantu Bawaslu memantau jalannya tahapan pemilihan.

Media diharapkan memberikan informasi awal tentang dugaan pelanggaran, agar Bawaslu dapat segera menindaklanjutinya. "Bawaslu sudah menerima beberapa informasi awal, misalnya di Kabupaten Konawe dan Buton Utara, yang akan segera kami tindaklanjuti," ujar Bahari.

Ia juga menggunakan peta kerawanan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi masalah selama pemilu, sehingga pemilihan bisa berlangsung tanpa residu sosial di Sulawesi Tenggara.

Dengan peran aktif media dan Bawaslu, diharapkan proses pemilihan akan terlaksana dengan lebih bersih dan lancar, tanpa efek jangka panjang yang membahayakan stabilitas sosial.

Untuk memperkuat pencegahan isu SARA dan hoaks, Bawaslu juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media. Mereka berharap media dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya Pemilu yang bersih, serta memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya netralitas ASN.

Selain itu, media diharapkan terus memperbaharui informasi terkait potensi kerawanan selama pemilihan. Dengan kerja sama yang erat antara Bawaslu, media, dan masyarakat, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu penggiat media di Kendari, Mustakim, mengatakan sikap kritis harus dibangun dalam diri sehingga menjadi langkah positif agar masyarakat tidak terpengaruh maupun terprovokasi dengan segala berita yang memuat postingan yang mengandung kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu.

"Masyarakat harus lebih teliti dalam menerima berita hoaks dan menjadikan diri mereka sebagai salah satu penggerak dalam menanggulangi berita hoaks. Kita perlu menyeleksi hal apa saja yang penting dan perlu untuk dipublikasikan," tuturnya.