Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Adi Budiarso mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terus digunakan untuk belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
"APBN 2024 terus digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp75,2 triliun," kata Adi dalam Seminar Nasional: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin.
Belanja pembangunan rehabilitasi infrastruktur antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, rumah susun, gedung pendidikan tinggi dan kapasitas satelit khususnya untuk mendukung digitalisasi.
Adi menuturkan APBN 2024 juga digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Berikutnya, belanja APBN juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 98,8 juta peserta, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk 2,4 juta debitur.
Selain itu, APBN juga terus berperan sebagai shock absorber. Hingga Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp155,7 triliun.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus terjadi ini, pemerintah juga terus menjaga disiplin APBN 2024 melalui tiga cara, yakni APBN tetap sehat dan kredibel, dan mengendalikan defisit di bawah 3 persen, serta memastikan pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil.
Ke depan, kebijakan makro fiskal akan terus diperkuat sebagai milestone untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 guna mendukung akselerasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci di sana.
Sampai dengan semester I-2024 pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau sebesar 47,1 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi belanja negara pada APBN 2024.
Kemenkeu: APBN 2024 di gunakan untuk memberi manfat kepada masyarakat
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso berbicara dalam Seminar Nasional: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin (22/7/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
