"Dengan kata lain KPP Kendari tidak dapat bekerja sendiri, perlu adanya sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat serta Potensi SAR, sehingga dapat mewujudkan tekad memberikan layanan SAR terbaik kepada masyarakat," katanya di Kendari, Kamis.
Kepala KPP Kendari Muhammad Arafah dalam keterangannya mengatakan BNPP menyampaikan hal itu dalam rapat penyusunan rencana kontingensi kecelakaan kapal di Perairan Toronipa Kabupaten Konawe yang berlangsung di aula kantor KPP Kendari.
"Pak Edy Prakoso menyampaikan SAR adalah tugas dan tanggung jawab bersama, karena itu diperlukan sinergi antara Basarnas dengan seluruh komponen yang ada di daerah," katanya.
BNPP mengharapkan rencana kontingensi itu dapat menjadi acuan/pedoman bagi KPP Kendari dan organisasi/instansi potensi pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang berada di wilayah Kendari.
"Dengan adanya rencana kontingensi ini diharapkan dapat tercipta koordinasi yang baik dengan para organisasi/potensi pencarian dan pertolongan dalam penanganan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman," ujar Arafah, mengutip Edy.
Rencana kontingensi ini disusun sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak yang terkait pencarian dan pertolongan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan penanganan kecelakaan kapal di wilayah Kendari.
pada kegiatan rapat penyusunan rencana kontingensi kecelakaan kapal di perairan Toronipa di Aula KPP Kendari.
(Foto ANTARA/HO-Humas SAR Kendari)
KPP Kendari menyebutkan, total penanganan kecelakaan di wilayah sekitar perairan Toronipa dari tahun 2018 sebanyak 28 kasus yang terdiri dari kecelakaan kapal 19 kasus, kondisi membahayakan manusia 9 kasus.
Hadir pada kegiatan itu yakni unsur Lanal Kendari, Lanud Haluoleo, RSUD Kendari, Distrik Navigasi, BMKG Stasiun Maritim, Orari, RAPI, Dinas Kesehatan, KSOP Kendari, Polairud, Brimob, BPBD Konawe, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari, PMI Kendari, Airnav, dan Dinas Kominfo.
