Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) memaksimalkan peran Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah terbentuk di daerah itu.
"Bagi TPPS Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang telah di bentuk, agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik ke TPPS Kota Kendari sebagai bahan evaluasi," kata Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala di Kendari, Rabu.
Ridwansyah yang merupakan ketua TPPS Tingkat Kota Kendari ini juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, terutama yang masuk dalam TPPS Kota Kendari agar meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menanggulangi permasalahan Stunting sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.
"Kepada OPD terkait yang tergabung dalam TPPS agar melaporkan seluruh kegiatan penanganan stunting di Kota Kendari secara periodik kepada saya, sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi kedepannya," katanya.
Selain itu, Sekda juga meminta kepada OPD tersekait segera menetapkan target-target percepatan penanganan stunting di Kota Kendari sesuai Tupoksi masing-masing OPD.
"Dari hasil analisis tim pakar, maka saya menginstruksikan kepada seluruh OPD yang terlibat untuk mengambil peran dan segera melakukan intervensi terhadap masyarakat yang telah dilakukan audit oleh Tim Pakar," katanya.
Ia menegaskan, penurunan Stunting ini harus dilaksanakan oleh semua pihak, tidak bisa hanya mengandalkan oleh satu pihak saja untuk melaksanakan hal yang sudah menjadi arahan presiden Jokowi tersebut.
"Semua pihak harus melaksanakannya baik dari lapisan pusat sampai ke lapisan kelurahan, dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat, tanpa kerja sama dan partisipasi semua, tanpa komitmen yang jelas maka program ini pasti tidak akan tercapai," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, Jahudding, mengatakan angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 turun 2,5 persen dari 30,2 persen menjadi 27,7 persen.
“Sedangkan angka stunting di Kota Kendari pada tahun 2022 sebesar 19,5 persen,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas program.
Program-program percepatan penurunan Stunting yang telah dilakukan di Kota Solok selama semester I tahun 2023 ini meliputi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Pemberian Makanan Tambahan Dapur sehat atasi Stunting bagi Balita dan Ibu Hamil, Rembuk Stunting Kelurahan, Mini Lokakarya Kecamatan, serta Pendampingan keluarga beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Kelurahan.(ADV)