Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota atau Pemkot Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan aplikasi e-Office untuk menuju pemerintahan berbasis digital.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Diskominfo Kota Kendari Hery di Kendari, Jumat mengatakan bahwa peluncuran aplikasi e-Office tersebut merupakan hasil dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemkot Kendari dengan Pemerintah Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Ia mengungkapkan bahwa Diskominfo Kota Kendari terus berkoordinasi dengan Diskominfo Sumedang untuk memasukkan aplikasi e-Office ke dalam sistem Kota Kendari.
"Hasilnya, aplikasi tersebut kini telah berhasil diintegrasikan dalam server Diskominfo Kota Kendari, menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintahan digital," kata Hery.
Dia menyebutkan bahwa aplikasi e-Office merupakan kumpulan berbagai aplikasi yang sangat diperlukan. Bahkan, aplikasi ini telah digunakan di sekitar 200 kabupaten/kota di Indonesia dan berhasil menunjukkan fungsinya dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah aplikasi satu data. Dalam implementasi SPBE terdapat 47 indikator yang menuntut integrasi aplikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.
"Sebagai contoh, dalam aplikasi kepegawaian berbagai fitur seperti TP-PNS, absensi online, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan lainnya dapat bersinergi dengan menggunakan satu Nomor Induk Kepegawaian (NIP). Hal yang sama berlaku untuk pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan," terang Hery.
Ia berharap bahwa dengan penerapan SPBE di Kota Kendari dapat mencapai standar yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Dalam upaya percepatan implementasi SPBE, lanjut Hery, pihaknya telah menyelesaikan pengembangan aplikasi e-Office. Saat ini, tinggal menunggu pemda Sumedang untuk melakukan sosialisasi di Kota Kendari, dengan tujuan memastikan penggunaan yang tepat dari aplikasi ini di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan.
Hery juga mengakui bahwa evaluasi SPBE merupakan bagian penting dari proses ini. Salah satu indikator evaluasi adalah dokumen SPBE, termasuk peta rencana yang sedang dalam proses penyusunan.
“Paling tidak apa yang kami sudah lakukan beberapa bulan ini sudah 90 persen sudah terlaksana di Dinas Kominfo kota Kendari,” ungkapnya.
