Penjabat Bupati Buton imbau ASN hingga kepala desa tidak berpolitik praktis

Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Basiran meminta seluruh jajarannya mulai aparatur sipil negara (ASN) hingga camat dan kepala desa agar tidak berpolitik praktis menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Bagi kepala desa, lurah dan camat, dan aparatur sipil negara tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Basiran dalam keterangan yang diterima di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu.

Pemkab Buton menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Tahun Anggaran 2022 dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023, bersama pejabat struktural dan fungsional, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta kepala sekolah di Kabupaten Buton.

Rapat tersebut juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton, di antaranya Kejaksaan Negeri Buton, kapolsek dan babinkabtimas, danramil dan babinsa, KUA dan penyuluh agama, hingga tokoh masyarakat setempat.

Dalam rapat tersebut, Basiran meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat menerbitkan instruksi kepada semua camat, kepala desa, lurah untuk mendampingi dan membantu penyelenggara pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024.

Dia menyampaikan bahwa mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi merupakan tugas pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri. Meski begitu, dia mengimbau jajarannya untuk tidak terlibat politik praktis.

"Apa pun kegiatannya, jangan pernah menolak ajakan KPU daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab itu adalah tugas kita sebagai aparatur pemerintah di daerah, termasuk TNI dan Polri ikut membantu," jelas Basiran.

Dia juga memerintahkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten itu untuk menertibkan baliho para calon legislatif atau calon kepala daerah di Kabupaten Buton.

"Agar tidak sembarangan, karena ini mengundang potensi kerawanan sosial politik dalam pemilu," imbuhnya.

Basiran menambahkan stabilitas politik dan keamanan penting untuk diciptakan karena merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Hari ini terjadinya krisis energi, terjadinya krisis pangan di belahan dunia karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Itu artinya, dunia sekarang bukan lagi seperti dulu, saling ketergantungan satu sama lain. Oleh sebab itu, kita jaga stabilitas politik dan keamanan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen mengimbau para ASN dan seluruh orang tua untuk bisa membantu pihak kepolisian menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) aman dan kondusif.

"Sebab suasana yang kondusif akan mendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas. Hindari kericuhan, mari kita ciptakan lingkungan yang damai dan kondusif," kata Rudy.

Dandim 1413 Buton, yang diwakili Pabung Mayor Arh. La Ode Mursalim, juga mengajak seluruh masyarakat agar sama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, termasuk saat menghadapi pesta demokrasi.

"Salah satu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara darat, laut, dan udara. Kami di darat menjaga stabilitas keamanan dan unsur-unsur dinamisator adalah para babinsa. Untuk itu, jangan bermain-main dengan keamanan negara. Mari kita jaga dan ciptakan situasi keamanan daerah kita," kata La Ode Mursalim.