Kendari (ANTARA) - Kementerian Keuangan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memberikan penghargaan piagam WTP karena meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam sembilan kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan langsung Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syaiful kepada Gubernur Sulawesi Tenggara pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada para bupati/walikota serta kuasa pengguna anggaran satuan kerja lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin.
"Mewakili Ibu Menteri Keuangan kami mengapresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Syaiful.
Syaiful menyampaikan, pemberian penghargaan karena hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan bahwa dengan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas prestasi laporan keuangan daerah terbaik merupakan suatu kebanggaan.
Sejak tahun 2013 hingga 2021, Pemprov Sultra menyabet sembilan kali berturut-turut, meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya prestasi yang diraih tersebut berkat kinerja atau pun pengelolaan serta serapan anggaran di seluruh jajarannya maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai cukup baik.
"Ini suatu kesyukuran, yang penting itu kerjasama dulu para OPD melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya, mereka menjaga sarapan anggaran, bahkan bukan hanya sarapan anggaran kinerjanya sudah baik, yang dinilai itu kinerja sebetulnya, sudah tepat waktu laporannya tepat sasaran," kata Ali Mazi.
Meski begitu, Gubernur meminta seluruh jajarannya untuk tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang diraih dan bersama-sama terus meningkatkan kualitas kerja.
Ali Mazi menambahkan, Pemprov Sultra menunjukkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Prestasi yang diraih berkat sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
Berita Terkait
Menkeu: Realisasi anggaran dari APBN untuk IKN capai Rp4,3 triliun
Jumat, 26 April 2024 11:21
Kemenkeu salurkan belanja bansos sebesar Rp43,3 triliun per 31 Maret 2024
Jumat, 26 April 2024 11:09
Kemenkeu sebut realisasi KUR di Sultra sepanjang 2023 capai Rp3,6 triliun
Selasa, 27 Februari 2024 19:46
Menkeu RI: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Rabu, 3 Januari 2024 7:09
Menkeu Sri Mulyani targetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen pada 2024
Jumat, 19 Mei 2023 13:33
Mahfud sebut transaksi Rp349 triliun libatkan 491 entitas ASN Kemenkeu
Rabu, 29 Maret 2023 23:45
Menkeu Sri Mulyani tanggapi isu transaksi mencurigakan di Kemenkeu
Kamis, 9 Maret 2023 22:49
Menkeu Sri Mulyani jenguk korban penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak
Minggu, 26 Februari 2023 15:09