Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai sebesar Rp220,9 triliun sampai akhir Juni 2022.
"Pemerintah daerah masih memiliki dana di perbankan yang masih sangat tinggi atau meningkat terus, sampai Juni ini mencapai Rp220,9 triliun, ini tertinggi dalam enam bulan terakhir," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Dana pemerintah daerah di perbankan pada Juni 2022 naik Rp20,95 triliun atau 10,06 persen dari posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp200,75 triliun.
Endapan dana pemerintah daerah di perbankan membuat pemerintah pusat dilema saat hendak mempercepat transfer ke daerah dan menyalurkan dana desa.
"Jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kita berharap akselerasi pemerintah daerah di semester dua ini dari sisi belanja akan bisa dipicu dengan baik untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi-ekonomi di daerah," ujarnya.
Sri Mulyani menyebutkan sampai akhir Juni 2022 realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap APBN 2022.
Kenaikan saldo dana pemerintah di perbankan antara lain disebabkan oleh realisasi belanja daerah yang sampai Juni 2022 belum optimal.
"Jawa Timur menjadi daerah dengan saldo yang mengendap di perbankan tertinggi yakni mencapai Rp29,82 triliun, sedangkan Kepulauan Riau memiliki saldo di perbankan terendah yakni Rp1,17 triliun," katanya.
Perlindungan sosial
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial semester I-2022 Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp179,1 triliun.
Realisasi Rp188,2 triliun tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp167,3 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp141,3 triliun.
“Meski COVID-19 terkendali tapi penyalurannya tetap tinggi bahkan lebih tinggi. Ini artinya guncangan pasca pandemi ternyata tidak menyurut tapi masih sangat tinggi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp188,2 triliun itu meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp70,9 triliun dan nonPEN Rp117,2 triliun.
Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Bantuan PKL Warung dan Nelayan serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
Tak hanya K/L, peningkatan juga terjadi karena belanja non K/L berupa subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi LPG.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pun turut mendukung peningkatan penyaluran anggaran perlindungan sosial yaitu melalui BLT Desa.
Secara rinci, realisasi penyaluran semester I meliputi program Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada 1,7 juta peserta dan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa kepada 7,5 juta KPM dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,7 juta debitur.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu: Dana pemda mengendap di perbankan capai Rp220 triliun per Juni
