Dikbud dan Dikcapil Sultra tandatangani NIK data kependudukan

id hardiknas

Dikbud dan Dikcapil Sultra tandatangani NIK data kependudukan

Kadis Dikbud Sultra Drs Asrun Lio (kiri pakaian adat) bersama Kadis Capil Sultra Ismail Lawasa (pakai batik) saat melakukan penandatangan kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup tugas Dikbud Provinsi Sultra, Jumat. (foto Antara/Azis Senong)

Kendari (ANTARA) - Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup tugas Dikbud Provinsi Sultra.

Kerja sama kedua instans itu ditandai dengan penandatangan kedua Kadis diselenggarakan usai upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022 antara Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio, dengan Kadis Capil dan Kependudukan Sultra Ismail Lawasa, di Kendari, Jumat. 

Kepala Dukcapil Sultra Ismail Lawasa mengukapkan, kerja sama penandatanganan akses data antara Dukcapil dan Dikbud Sultra.

Kata dia, dengan adanya kerja sama tersebut bagi organisasi perangkat daerah (OPD) khusus pelayanan publik sudah bisa mengakses data kependudukan yang sifatnya rahasia atau sifatnya data pribadi.

"Tetapi kalau data yang sifatnya umum itu bisa diakses melalui google, misalnya jumlah penduduk, jenis kelamin tetapi kalau data sifatnya pribadi yakni nama, NIK, alamat, orang tua dan seterusnya itu tidak boleh sama sekali," ujaranya.

Dikatakan, melalui kesempatan itu pihaknya melanjutkan kerjasama tersebut dalam waktu satu tahun, sebab sejak tahun lalu telah melakukan kerjasama dengan Dikbud Sultra sehingga saat ini hanya perpanjangan ditahun kedua.

"Mudah-mudahan melalui kesempatan selama ini, kami mohon kepada kadis Dikbud selaku Penjabat (Pj) Sekprov Sultra didalam perubahan anggaran kita bisa diakomodir," kata Ismail.

 
Kadis Dikbud Sultra Drs Asrun Lio yang juga Pj.Sekda Provinsi  (kiri pakaian adat) bersama Kadis Capil Sultra Ismail Lawasa (batik) saat melakukan penandatangan kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup tugas Dikbud Provinsi Sultra, Jumat. (Foto Antara/Azis Senong)

Sementara itu, Kepala Dikbud Sultra Asrun Lio mengukapkan, kerjasama tersebut merupakan momen yang paling bernilai bagi Dikbud Sultra khususnya.

"Akses data terhadap siswa atau keluarga, orang tua dan sebagainya sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan khususnya bagi Dikbud,"
 ujarnya.

Olehnya karena itu, kerjasama tersebut pihaknya sangat mengapresiasi dan juga atas pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra selaku Pj Sekprov Sultra dirinya akan memerhatikan kebutuhan-kebutuhan terkait akses data tersebut.

"Nanti dalam pembahasan anggaran kebutuhan akses data ini saya persilakan kepada kadis Dukcapil untuk menyiapkan proposalnya sekaligus dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa kita alokasikan pada anggaran perubahan," tambahnya. 

Sebelumnya, Kadis Dikbud Sultra yang juga Pj Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (KemendikbidRistek) Nadim Makarim mengatakan, selama dua tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus  dihadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan, tantangan ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa semua dapat mengatasinya.

"Dalam momen Hardiknas ini, adalah bukti. Bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan, "ujarnya.

Dia memaparkan, di tengah hantaman ombak yang sangat besar, semua terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia.

Kurikulum Merdeka, yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Sultra. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak  sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan.

"Saat ini anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk "menghukum" guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan, "jelasnya.

Momen peringatan Hardiknas yang diselenggarakan di halaman kantor Dikbud Sultra diwarnai dengan penggunaan pakaian adat oleh seluruh peserta upacara Hardiknas 2022, baik pakaian adat Tolaki, Buton, Moronene, Muna, Bugis, Jawa dan beberapa pakaian adat lainya. 

 
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2022