Sekda Mubar Husein Tali mewakili Pj Bupati, Kamis, mengatakan kondisi saat ini yang mengetahui roh dari program merdeka belajar tersebut baru dari kalangan tenaga kependidikan. Karena itu, dalam upaya menyebarluaskan informasi seperti apa merdeka belajar ini pihaknya akan mengambil peran dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.
"Yang paham dengan program merdeka belajar ini adalah guru-guru yang bertugas. Sedangkan yang tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan mereka belum tahu apa dan bagaimana itu merdeka belajar. Jadi modelnya memang kita Pemda Mubar perlu kita bekerja karena tidak mungkin pendidikan itu hanya diurus oleh guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya," papar Husein Tali, usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat kabupaten Mubar.
Dia mengatakan program merdeka belajar perlu disampaikan kepada orang tua siswa, masyarakat dan stakeholder lainnya. Dengan begitu, ujar Husein Tali diharapkan orang tua dan stakeholder ini dapat memberikan dukungan supaya program merdeka belajar di Mubar berjalan sukses.
"Kita harus saling mendorong apa arah kurikulum merdeka belajar sehingga hasilnya betul-betul kita bisa rasakan. Kita kan nanti menyalahkan guru-guru kalau gelagat siswa lain padahal itu adalah bagian dari perkembangan dan pendekatannya harus lain tidak bisa lagi pakai pendekatan seperti zamannya kita dulu. Kalau saya melihatnya ini pekerjaan kita yang besar untuk semua sehingga kita bisa bekerja semua untuk pendidikan," jelasnya .
Husein Tali menuturkan program merdeka belajar ini tak lepas dari tantangan baik itu muncul dari dalam maupun datang dari luar.
Dan salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu adalah sosialisasi kepada masyarakat sehingga ada pemahaman bersama terkait substansi hadirnya program tersebut.
"Semua lapisan ini kan adalah pemakai hasil pendidikan, ada juga yang menjadi pendukung dari proses pendidikan. Jangan sampai yang dilakukan di sekolah-sekolah itu kita salahkan ternyata kita yang salah karena terjadi perubahan. Seperti apa kata pak menteri bahwa tantangan itu bisa muncul dari dalam maupun dari luar," katanya.
Ia mengungkapkan guna memperbaiki mutu pendidikan di Mubar maka yang penting diperhatikan adalah rapor pendidikan siswa. Dan rapor pendidikan ini mesti menjadi acuan menyusun program kebijakan yang diambil ke depan.
"Mutu pendidikan itu bisa kita lihat dari rapor pendidikan. Kalau kita benahi pendidikan yang ada dengan kewenangan yang ada sama kita yaitu pendidikan luar sekolah, TK, SD dan SMP. Kalau kita benahi sebenarnya kita lihat itu rapor baru itulah yang kita angkat jadi program. Dengan arahan bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kelihatan di situ bahwa pemda bisa melihat itu. Karena asesmen nasional bukan menentukan kelulusan tapi asesmen nasional untuk mengukur tingkat kesuksesan pendidikan di daerah itu," ujarnya.
Oleh karena itu, tambah dia, untuk menjamin ketepatan program pendidikan yang dilahirkan harus betul-betul memperhatikan hasil asesmen nasional tersebut. Konsep perubahan pendidikan ini mesti diketahui oleh pengambil kebijakan termasuk juga calon bupati yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini.
"Kalau konsep nasional itu mau digenjot secara bersamaan maka para calon bupati harus tahu dimana kalau mau bangun pendidikan. Kan kewenangan daerah dikasih 20 persen dari APBD-nya untuk membangun sektor pendidikan tapi jangan sampai dia membangun lain. Dengan kewenangan yang diberikan kalau sudah kasih masuk visi misinya itu di sektor lain di bidang pendidikan juga tetapi tidak mendukung ini. Maka visi misi yang disampaikan harus sesuai dengan asesmen nasional tersebut. Itu harus digali. Kalau arahan pak menteri bahwa hasil asesmen itu kelihatan sektor mana yang akan diperbaiki," tuturnya.
