Meski daerah pemilik pulau kawi-kawia itu terbilang daerah otonom baru setelah mekar dari induknya yakni Kabupaten Buton sekitar pertengahan tahun 2014 lalu, tapi perkembangan pada sektor pendidikan terus mengalami kemajuan, hal itu pula sejalan dengan visi misi Bupati La Ode Arusani.
Buton Selatan yang sebagian wilayahnya terletak di kepulauan yakni Kecamatan Kadatua, Siompu, Siompu Barat, dan Kecamatan Batuatas, tak henti-hentinya memberikan perhatian mengenai sarana prasarana infrastrukur pendidikan mulai jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Pokoknya kita pastikan kalau infrastruktur pendidikan di Busel terkait pembangunannya 90 persen sudah bagus. Apalagi Pak Bupati pernah menyampaikan kepada saya agar setiap desa harus ada sekolah, dan itu 99 persen sudah terpenuhi. Kalau pun ada desa itu karena memang tidak ada lahan, tapi juga ada satu desa memiliki dua SD," ujar Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Makiki, di Batauga ibu kota Buton Selatan belum lama ini.
Salah satu persoalan yang diceritakannya mengenai kondisi seperti sekolah TK yang beberapa waktu lalu saat dirinya berkonsultasi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. Cukup sulitnya Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh karena alasan TK yang ada masih berstatus swasta. Sehingga pihaknya berupaya bagaimana mendapatkan dana pembangunan khususnya sektor pendidikan itu.
"Jadi setelah saya pulang dari Jakarta pada waktu itu, saya kemudian menghadap bupati bahwa kita tidak dapat DAK untuk TK. Dan pak bupati mendorong dan memotivasi agar secepatnya untuk menegerikan TK, dan alhamdullilah sekitar sebulan kita bisa menegerikan 25 TK pada 2019," katanya, dengan menyebutkan sekolah taman kanak-kanan sebelum dinegerikan sebanyak 90-an TK.
Gelontorkan anggaran pembangunan sekolah
Upaya Pemkab Buton Selatan dalam membangun sekolah pada semua jenjang khususnya TK, SD dan SMP hingga SMA sangatlah menjadi perhatian utama bupati La Ode Arusani. Komitmen penganggaran infrastruktur pendidikan itu tidak hanya melalui APBD Busel, tetapi bagaimana juga mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu.
Seperti anggaran untuk pembangunan sarana prasarana TK yang diperoleh sekitar Rp6 miliar pada 2021 ini, yang mana dana tersebut diantaranya baik untuk rehab gedung, alat permainan edukasi anak, pembangunan taman bermain, ruang guru, dan toilet.
"Alhamdullilah tahun ini kita ada lagi anggaran. Dulu kan tidak pernah ada yang begitu, artinya TK sekarang sudah mulai tersentuh dengan DAK," imbuh La Makiki, dengan menyebutkan setiap tahun anggaran infrastruktur pendidikan diperoleh.
Selain itu, pembangunan infrastruktur SD juga menjadi perhatian serius Pemkab Busel diantaranya pembangunan ruang guru, UKS, toilet, perpustakaan, laboratorium komputer, pengadaan alat TIK dan pengadaan media pendidikan dengan menggunakan DID dan DAK.
Begitu pula pembangunan gedung SMP hingga SMA yang meliputi rehab ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah, toilet, laboratorim komputer dan pengadaan alat IPA fisika dan biologi.
Buton Selatan dalam membangun sarana prasarana pendidikan setiap tahun memperoleh anggaran yakni pada 2019 sebesar Rp24 miliar, kemudian 2020 sebesar Rp17 miliar, dan tahun 2021 sebanyak Rp24 miliar. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) pada 2020 sebesar Rp19 miliar, dan sebesar Rp12 miliar tahun 2021.
"Jadi semuanya itu kita hampir kurang lebih Rp50 miliar baik DID dan DAK itu. Dan kita akan terus berupaya bagaimana kedepan lagi anggaran sarana prasarana pendidikan bisa lebih besar sebagai upaya dan wujud meningkatkan mutu kualitas pendidikan siswa didaerah kita," katanya.
Ketersediaan sarana sistem teknologi elektronik (Internet)
Tidak hanya infrastruktur gedung, Buton Selatan yang sebagian wilayahnya ada di kepulauan terus berkomitmen membangun berbagai fasilitas pendidikan lainnya termasuk bagaimana hadirnya sarana jaringan informasi teknologi elektronik (IT) yang tentu untuk digunakan siswa dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer.
Pengembangan sistem informasi teknologi elektornik (IT) baik untuk tingkat SD dan SMP sebagian besar juga telah dilakukan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) maupun ujian semester hingga ulangan harian tetap menggunakan sistem internet elektonik itu, kata La Makiki.
"Alhamdullilah (pengembangan IT) kita sudah cukup bagus. Jadi siswa kita kebanyakan pakai IT meski ulangan harian. Hal itu juga karena lebih mudah ketimbang manual, karena begitu selesai langsung kelihatan berapa nilainya," katanya.
Pengembangan IT itu juga merupakan upaya pemerintah daerah terkait kesiapan menghadapi era globalisasi. Di samping itu pentingnya fasilitas teknologi guna memperlancar akses belajar dan dapat berdampak positif bagi siswa selain menggunakan sumber dari buku.
"Kedepan semua pendidikan kita akan berbasis teknologi informasi. Dunia birokrasi maupun swasta semua sudah berbasis aplikasi teknologi, begitu juga tes CPNSD maupun lamaran pekerjaan lain sudah berbasis komputer, makanya sejak saat ini kita siapkan generasi untuk berkompetisi," katanya.
Tenaga pengajar cukup
Meski Kabupaten Buton Selatan terbilang daerah otonom baru, namun dalam hal ketersediaan tenaga pengajar atau guru di daerah pemilik objek wisata pantai jodoh itu cukup memadai. Kesiapan guru-guru disemua jenjang pendidikan baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA cukup.
Selain guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS), juga adanya tenaga pengajar honorer yang jumlahnya cukup dan tersebar disemua sekolah.
"Untuk saat ini (jumlah guru di Busel) cukup karena selain PNS juga ditunjang dengan guru honorer sebanyak 977 orang," imbuh La Makiki yang juga mantan Camat Siompu Buton Selatan ini.
Jasa tenaga guru honorer masih menjadi tumpuan untuk mencerdaskan anak negeri. Kehadiran guru tidak tetap cukup membantu untuk mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah. Hal itu juga pemda memberikan "lampu hijau" pada sekolah untuk mengangkat guru tidak tetap.
"Makanya selalu saya sampaikan kepada kepala sekolah agar guru honorer diperhatikan, karena modal mereka ini hanya keikhlasan. Kalau bicara gaji kasian, mungkin tidak seimbang," katanya.
