Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN capai 63,3 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp440 triliun atau 63,3 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 2 Desember 2020.

“Program pemulihan ekonomi nasional yang jumlah anggarannya Rp695,2 triliun, pada 2 Desember ini sudah dilaksanakan sebesar 63,3 persen atau Rp440 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menyatakan melalui anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun tersebut pemerintah berkomitmen untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi risiko terburuk COVID-19 yang berdampak bagi masyarakat dan ekonomi.



Ia menyebutkan anggaran PEN berfokus pada enak bidang meliputi kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, dan insentif usaha Rp120,6 triliun.

Menurutnya, untuk bidang perlindungan sosial dari berbagai survei yang didapatkan tercatat bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan targetnya semakin luas namun masih perlu dilakukan perbaikan data.

Sri Mulyani mengatakan melalui berbagai program PEN tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi hingga mendekati nol persen dari terjadinya kontraksi pada kuartal III sebesar 3,49 persen.

Ia menuturkan jika pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini mampu mendekati nol persen maka terdapat potensi pembaikan hingga berada di zona positif pada tahun depan.

“Kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap di kuartal IV akan semakin mendekati nol sehingga 2021 kita perekonomiannya masuk di zona positif atau rebound cukup kuat,” jelasnya.



Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program pemulihan ekonomi sampai 2021 meliputi pendidikan Rp550 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bansos Rp400 triliun dan infrastruktur Rp430 triliun.

Tak hanya itu, ia berharap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan maka pengendalian COVID-19 bisa dilakukan sehingga kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat dapat mulai dinormalisir.

“Itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih. Langkah-langkah pemerintah ini akan bisa berjalan apabila ada kolaborasi dengan sektor usaha dan masyarakat karena ini situasi sangat tidak biasa,” tegasnya.