Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke wilayah Indonesia tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19 apalagi mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
Selain itu, menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap TKA dari manapun termasuk dari China.
Namun, menurut dia, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat, karena di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Sebelumnya diberitakan rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Berita Terkait
Polisi turunkan 3.055 personel amankan unjuk rasa Pemilu 2024 di KPU dan DPR/MPR RI
Rabu, 20 Maret 2024 12:44
Wakil Ketua MPR sebut Pembangunan RI ditentukan keberhasilan Pemilu 2024
Rabu, 3 Januari 2024 7:11
Presiden Jokowi tahu kerap disebut "Pak Lurah" dan jadi tameng Pilpres 2024
Rabu, 16 Agustus 2023 13:18
Presiden Jokowi berterima kasih atas dukungan dari seluruh pihak
Rabu, 16 Agustus 2023 12:02
Presiden Jokowi sebut pemimpin harus memiliki kepercayaan publik
Rabu, 16 Agustus 2023 11:58
Presiden Jokowi mengaku sedih kebebasan demokrasi dilampiaskan dengan fitnah
Rabu, 16 Agustus 2023 11:24
Ketua MPR sebut TNI AL emban tugas penting wujudkan RI poros maritim dunia
Jumat, 14 April 2023 21:36
Ketua MPR RI mendukung Pemprov Sulsel ambil alih PT Vale Indonesia
Senin, 14 November 2022 1:29