Unaaha, Antara Sultra - Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara "launching" atau memperkenalkan Desa Watusa Kecamaran Puriala sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah itu.
Launcing dilakukan ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, didampingi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daetah (BPKAD) Konawe, Ferdinan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendari, La Uno, di Balai Desa Watusa, Rabu.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe turut dihadiri Camat Puriala, Kapolsek Puriala, perangkat serta masyarakat desa setempat.
Gusli Topan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena daerah itu dipercaya dan dipilih sebagai salah satu desa sadar jaminan sosial.
Dikatakan, program itu menjadi sebuah motivasi dan semangat baru untuk masyarakat Konawe, khususnya Desa Watusa yang mendapat kepercayaan sebagai salah satu desa percontohan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Pemerintah Kabupaten Konawe sangat mendukung penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini," katanya.
Dijelaskan, berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan social ketenagakerjaan kepada pekerja formal dan pekerja informal.
"Dengan dilaksanakannya kegiatan Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari wilayah paling barat Indoenesia ini dapat memberikan dampak luas dan menjadi contoh bagi masyarakat terutama yang berada di wilayah pedesaan. Khususnya di Kabupaten Konawe dan Indonesia secara umumnya agar lebih memahami betapa pentingnya perlindungan social ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari," katanya.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, La Uno, mengatakan bahwa launching desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan merupakan launching perdana di Sultra.
"Dan kita memilih Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sebagai desa percontohan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan karena memenuhi syarat yang ditetapkan kantor pusat," katanya.
Dikatakan, bahwa program ini penting untuk terus dilakukan karena mengingat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan.
"Dimana, selama ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan dari kalangan pekerja formal," katanya.
Launching teesebut ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan penandatangan MoU antara BPJS dengan kepala Desa Watusa, dilanjutkan penyerahan sertifikat kepesertaan aparat desa Watusa, penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan kepada warga, penyerahan santunan kepala ahli waris.
