Palu (Antara News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menawarkan Polisi Pamong Praja untuk terjun ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, melakukan perlawan terhadap kelompok sipil bersenjata yang dalam kurun delapan tahun terakhir mengacaukan daerah bekas konflik komunal itu.
"Kalau Polisi Pamong Praja juga setidaknya membantu (TNI/Polri di Poso) silahkan kalau ada yang berani ikut. Tapi kalau tidak, jaga kecamatan, kita dukung TNI dan Polri untuk laksanakan tugasnya," kata menteri pada Peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 54 di Palu, Kamis.
Sambutan Tjahjo Kumolo tersebut langsung dijawab serentak "Siaaap" oleh peserta upacara yang berasal dari seluruh Indonesia itu.
Tjahjo mengatakan TNI dan Polri harus didorong menyelesaikan masalah keamanan di Poso karena sudah mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. "Kita tidak boleh main-main terhadap gerombolan hampir delapan tahun di Poso. TNI dan Polri harus bergerak cepat," katanya.
Upacara peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang berlangsung di halaman depan kantor gubernur tersebut berlangsung hikmad dan semangat.
Pidato Mendagri Tjahjo Kumolo menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan untuk memajukan negeri dan menjaganya dari gangguan apapun yang dapat meruntuhkan kesatuan Republik Indonesia.
Tjahjo bahkan mengutip kata-kata dua tokoh revolusi bangsa Soekarno dan Jenderal Sudirman serta Presiden Joko Widodo.
Murah Senyum
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada semua petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk murah senyum kepada masyarakat dalam menjalani tugas.
"Sosialisasi harus disertai dengan senyuman. Tugas Satpol PP itu memberikan suasana tentram," katanya pada Upacara yang dihadiri seluruh perwakilan Satpol PP kabupaten/kota se-Indonesia.
Pada peringatan ulang tahun kali ini, Satpol PP menyatakan tekad siap melaksanakan Revolusi Mental sebagai wujud Nawacita.
Komitmen tersebut terpampang lebar di sebuah papan reklame besar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Pesan tersebut berada di belakang pasukan peserta upacara sehingga tampak jelas di hadapan Mendagri dan seluruh pejabat yang menempati panggung kehormatan pada upacara tersebut.
Tjahjo mengatakan tugas Satpol PP dan Satuan Linmas adalah melayani masyarakat, melaksanakan apa yang menjadi perintah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah disepakati bersama DPRD.
"Tugas Satpol PP tetap disiplin dalam menjalan tugas, tertib, mengayomi, dalam upaya menjaga ketertiban di masyarakat," katanya.
Tjahjo juga meminta kepada Satpol PP dan Satuan Linmas agar memahami secara baik kultur budaya bangsa sebab Indonesia adalah negara besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh berbagai suku bangsa dan agama.
Tjahjo menegaskan Satpol PP harus memahami bahwa pemerintah provinsi tidak hanya gubernur dan wakil gubernur atau pejabat struktural saja. "Tetapi ada kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan dan DPRD," katanya.
Demikian halnya pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemerintah di tingkatan itu juga ada jajaran TNI, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat. "Ini yang harus dipahami," katanya.
Kemendagri, kata Tjahjo, adalah poros pemerintahan dan di dalamnya ada Satpol PP, kepolisian, kejaksaan dan TNI. Selain itu Polisi Pamong Praja juga patuh dan taat pada penegakan peraturan perundang-undangan.
Mengawali upacara tersebut Mendagri melakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan mobil Jeep terbuka bernomor polisi RI 21.
Selanjutnya pembacaan Pancawirasatya yakni janji dan komitmen Polisi Pamong Praja diantaranya setia kepada NKRI, pemerintahan yang sah, penegak bangsa, menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai budaya.
Usai upacara itu Mendagri Tjahjo didampingi Gubernur Longki Djanggola menyaksikan sejumlah atraksi oleh Satpol PP, dan langsung meresmikan Gedung Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Pramuka, Palu.