Makassar (Antara News) - Aliansi Wartawan Radio Indonesia (ALWARI) Makassar menyesalkan tindakan anarkis aparat Kepolisian yang melakukan pengrusakan fasilitas Kampus UNM dan penganiayaan pada sejumlah jurnalis.
"Tindakan oknum aparat Kepolisian itu sangat tidak elegan dan anarkis karena melakukan tindakan represif terhadap jurnlis yang sedang meliput demo isu kenaikan BBM," kata Ketua Alwari Makassar, Fitriyani di Makassar, Jumat.
Menurut dia, perilaku oknum polisi tersebut tidak menunjukkan bila mereka adalah pengayom masyarakat.
Dia mengatakan, slogan kepolisian selama ini tidak bernilai apa-apa dengan kejadian anarkis di Universitas Negeri Makassar (UNM).
"Saya juga heran, kenapa aparat kita itu menjadi beringas seperti itu? Siapakah yang sebenarnya main hakim sendiri?" katanya.
Berkaitan dengan hal itu, maka Alwari menuntut agar pelaku tindakan anarkisme tersebut segera diproses secara hukum. Begitu pula jika ada mahasiswa yang merusak kampusnya, harus diproses.
Hal itu mengingat bahwa mahasiswa membayar SPP, karenanya jika ada pengrusakan berarti merusak fasilitas sendiri.
"Nah, ini tidak ada sumbangsih apa-apa malah merusak. Harus diusut tuntas siapa pelaku pengrusakan fasilitas kampus UNM dan penganiayaan rekan-rekan Jurnalis yang sedang bertugas," ujarnya.
Bahkan, kalau perlu lebih transparan lagi, suruh tunjuk siapa yang memberikan perintah pengrusakan itu
Unjuk Rasa
Sementara itu, Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisasi Wartawan Makassar menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulsel mundur.
"Ini sebagai reaksi dari tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap tujuh orang jurnalis yang melakukan peliputan aksi demo di Universitas Negeri Makassar (UNM) kemarin," kata salah seorang wartawan Ridwan yang berorasi di "Flyover", Makassar, Jumat.
Dalam pernyataan sikap koalisi wartawan Makasssar disebutkan, tindakan anarkis oknum aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa ataupun demo terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sudah melampaui batas.
Padahal tugas utama pihak Polrestabes dan Polda Sulsel adalah mengayomi masyarakat dan menciptakan rasa aman. Berkaitan dengan hal itu, kasus penganiayaan terhadap wartawan harus dituntaskan dan tidak boleh ada keberpihakan dari aparat keamanan yang menanganinya.
Kepada pihak yang berkompeten, juga diminta untuk menyeret pelaku kekerasan ke pengadilan umum, serta melakukan pemeriksaan disiplin profesi internal kepolisian.
"Kami mendesak agar Kapolri mencopot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, karena secara struktur telah gagal melindungi masyarakat sipil dari aksi kekerasan aparat mereka sendiri," katanya.
Adapun kronologis aksi kekerasan yang dilakukan pihak aparat keamanan terhadap jurnalis diantaranya Iqbal (Koran Tempo) , Ikrar (Celebes TV), Zulkarnain (TV One) dan Rifki ( Celebes online) , ketika aksi demonstrasi mahasiswa UNM yang menolak rencana kenaikan harga BBM pada Kamis (13/11) yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian.
Aksi anarkis terjadi pasca wakapolrestabes terkena busur dan pihak keamanan melakukan penyisiran dalam kampus UNM. Sejumlah wartawan foto dan televisi yang meliput kejadian itu, turut mendapatkan bogem mentah dan tendangan aparat. Bahkan beberapa jurnalis direbut kartu memorinya dari kamera.
Seusai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan "flyover", Makassar puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers menuju ke kantor Poltabes Makassar untuk menyampaikan surat pernyataan sikapnya kepada Kapoltabes Makassar untuk segera ditinjau dan ditindaklanjuti.
