Wagub Minta Opini WTP 2013 Dapat Dipertahankan

Senin, 30 Juni 2014 13:20 WIB

Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, usai menghadiri sidang paripuran DPRD Sultra terkait pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013, di Kendari Senin 30/6. (FOTO-ANTARA/Azis Senong)

"Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD taahun anggarn 2013,"

Kendari, (Antara News) - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara HM Saleh Lasata mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sultra tahun anggaran (TA) 2013 dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

"Opini yang kita peroleh ini merupakan kerja keras bersama semua pihak dapat dipertahankan dengan lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam pengelolaan keunagan daerah," katanya saat membacakan sambutan Gubernur Sultra, pada pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sultra tahun anggaran 2013 di hadapan anggota DPRD Sultra, Senin.

Sidang paripurna DPRD Sultra yang dipimpin Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba didampingi dua wakil ketua La Pili dan Sabaruddin Labamba, terkait penjelasan Gubernur Sultra atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.

Menurut wagub, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah ini. Dengan demikan maka Raperda tersebut menggambarkan hasil maksimal kegiatan program yang telah dilaksanakan semala tahun anggaran tersebut.

"Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD taahun anggarn 2013," ujaranya.

Ia mengatakan, realisasi pelaksanaan APBD TA 2013 yang tertuan dalam raperda dimana pendapata daerah tahun anggaran 2013 sebesar Rp1,951 triliun dan realisasinya sebesar Rp1,972 triliun atau mencapai 101,06 persen.

Kemudian sektor belanja daerah, dimana target belanja daerah sebesar Rp2,176 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp1,812 triliun atau mencapai 83,28 persen.

Dengan demikian, dalam tahun anggaran 2013 pula pemerintah provinsi juga mengalami surplus sebesar Rp159,615 miliar yang merupakaan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah.

Sementara menyangkut pembiayaan daerah, dimana direncanakan pembiayaan netto sebesar Rp224,931 miliar, realisasinya sebesar Rp158,780 miliar atau mencapai 70,34 persen yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah.

Oleh karena itu, sisa lebioh perhitungan anggaran (Silpa) dalam LKPD tahun anggaran 2013 mempunyai silpa sebesar Rp317,828 miliar. Dimaana jumlah tersebut termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 belum dibayar.

Diakhir sidang paripuran tersebut, ketua DPRD LM Rusman Emba mengatakan, untuk sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada (2/7) terkait tanggapan dari fraksi di DPRD.