Demonstran Minta Dkpp Periksa Komisoner Kpu Pusat

Kamis, 22 November 2012 10:26 WIB

Massa beriringan dari lapangan eks MTQ Kota Kendari menuju kantor KPU Sultra menyuarakan dan protes Pilkada Gubernur 4 November 2012 (Foto-ANTARA/Azis Senong)

"Aksi hari ini murni panggilan moral warga Sultra untuk mengkritisi penyelenggaraan pilgub yang sarat pelanggaran. Aksi ini bukan titipan politik dari pihak tertentu tetapi keresahan atas penyelenggaraan pemimpin daerah ini yang melanggar hukum,"

Kendari, (ANTARA News) - Sedikitnya 2.000 massa yang menggelar aksi demonstrasi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) untuk memeriksa komisoner KPU Pusat karena ditengarai melakukan pembiaran terhadap penyimpangan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

Pantauan di Kendari, Kamis bahwa massa yang menamakan diri"Sultra Menggugat" berkumpul di alun-alun Tugu Persatuan sejak pukul 08:00 Wita pagi.

Massa juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan seluruh tingkatan di daerah ini untuk tidak meligitimasi hasil pilgub Sultra.

Secara berangsur-angsur massa berdatangan dengan menumpang kendaraan roda empat, kendaraan bak terbuka dan sepeda motor. Massa aksi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan mengenakan pita hitam dilengan.

Rute yang akan dilalui massa aksi menuju sekretariat KPU yang dikawal aparat kepolisian, termasuk dari pasukan brigade mobil Polda Sultra adalah Jalan Laute dan jalan Poros Mandonga-Puwaatu.

Mereka membawa belasan spanduk dan pamflet beragam tulisan, antara lain, "Tolak Pilgub Sultra, Pilgub Sultra Cacat Hukum, Elit Politik Bodohi Rakyat dan Kedaulatan ada Ditangan Rakyat".

Pendamping demonstran Remas Kusumadjaya melalui pengeras suara mengingatkan massa agar ikut menjaga ketertiban berlalulintas sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

"Agar mendapat dukungan dan simpati dari warga lainnya maka aksi kita harus terkendali dan jangan meresahkan pengguna jalan. Taati arahan aparat keamanan yang mengawal aksi ini," imbau Remas.

Jenderal lapangan Aladin Pantasi dalam orasinya mengatakan kalangan intelektual kampus harus peka terhadap kejadian di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Sultra perlu memahami bahwa aksi yang diikuti ribuan orang yang menyorot penyelenggaraan pilgub 4 November 2012 bukanlah pesanan dari orang tertentu atau kelompok tertentu.

"Aksi hari ini murni panggilan moral warga Sultra untuk mengkritisi penyelenggaraan pilgub yang sarat pelanggaran. Aksi ini bukan titipan politik dari pihak tertentu tetapi keresahan atas penyelenggaraan pemimpin daerah ini yang melanggar hukum," kata Alidin Fantasi.(Ant).