Jakarta, (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku pernah dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan berbagai langkah dan tindakannya, termasuk soal oknum anggota DPR yang "meminta jatah" kepada BUMN.
"Presiden mendukung langkah dan tindakan saya," katanya saat bertemu dengan Forum Pemred di Jakarta, Kamis, dalam sebuah acara bertajuk "Buka-bukaan dengan Dahlan Iskan".
Dalam pertemuan yang diawali dengan makan nasi kebuli itu, hadir Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi (Tempo), Dirut LKBN Antara Saiful Hadi, Sekretaris Forum Pemred Akhmad Kusaeni (Antara), Asro Kamal Rokan dan Syamsuddin Haesy (Jurnal Nasional), Primus Dorimulu (Imnvestor Daily), Arifin Asydad (Detik.com) dan sekitar 20 pemimpin redaksi lainnya.
Inisiatif datang dari Forum Pemred yang ingin mendengar langsung dari Dahlan Iskan sebagai bahan informasi latarbelakang. Namun, ternyata Dahlan Iskan mempersilahkan apa saja yang disampaikannya untuk ditulis.
"Saya ini dulu wartawan. Sebagai wartawan saya tidak suka narasumber yang tertutup. Jadi silahkan saja ditulis," ucap pris kelahiran Magetan, Jatim ini, dengan gaya khasnya, yaitu ceplas-ceplos.
Menurut Dahlan, persoalannya dengan anggota DPR itu "sudah diatur lewat langit". Ia sama sekali tidak bermaksud untuk bongkar-bongkaran, apalagi membongkar rumah orang lain. Sejak menjadi Dirut PLN, Dahlan hanya bersih-bersih internal ke dalam instansinya.
Persoalan dengan DPR yang merebak terkait "minta upeti" BUMN, bermula dari pesan melalui BBM dengan Presiden pada 19 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB. Ia melaporkan soal oknum DPR meminta jatah tersebut, karena Presiden Yudhoyono sedikitnya sudah 11 kali bicara tentang kongkalingkong dalam berbagai kesempatan.
"Jangan-jangan saya dianggap tidak respon. Akhirnya saya laporkan bahwa di beberapa BUMN terjadi ada anggota DPR minta jatah," cerita Dahlan.
Dahlan juga sampaikan kepada Presiden bahwa Direksi baru BUMN alhamdulillah tidak mau melayani permintaan jatah tersebut. Tidak menyebut nama anggota DPR-nya maupun BUMN-nya.
SMS ke Presiden itu di-"copy" Dahlan untuk di kirim ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang pada 28 September 2012 menerbitkan surat edaran tentang pengawalan APBN 2013-2014. Surat Seskab tersebut ditujukan kepada para menteri dan anggota kabinet serta pimpinan lembaga pemerintah lainnya.
Dalam surat itu, Dipo Alam mengingatkan dan mengajak untuk mencegah praktik kongkalingkong dengan oknum anggota DPR, DPRD, atau rekanan dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014. Kemudian SMS Dahlan itu di-"share" Seskab ke semua menteri.
Dahlan kaget ketika tiba-tiba wartawan menanyakan persoalan kongkalingkong di BUMN. "Saya kaget sedetik, akhirnya ya sudah lah saya jawab saja dan jelaskan," paparnya.
Ketika persoalan itu merebak di media, akhirnya nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti itu diminta disampaikan ke Badan Kehormatan DPR. "Saya waktu itu bilang ada sekitar 10 orang, artinya bisa 8,9,10,11," ujarnya.
Namun, lanjutnya, waktu pertemuan dengan BK DPR ia menyampaikan dua nama dan lainnya bisa ditelusuri sendiri. BK DPR minta tambah nama lagi, ya dikasih lagi sekitar enam nama lagi secara tertulis dalam amplop tertutup.
Menjawab pertanyaan apakah ada nama-nama lain, secara bergurau Dahlan mengatakan, "Menulis lead berita lebih susah ketimbang menemukan oknum anggota DPR yang berperilaku seperti itu".
Begitu juga ketika ditanyakan apakah laporan Dahlan dilengkapi fakta dan data, ia menyampaikan bahwa direksi BUMN melaporkannya dengan data dan fakta secara tertulis. Permintaan jatah itu serius bahkan pada tahap menagih komitmen. Direksi lama sudah bayar Rp5 miliar, yang baru gimana.
"Teleponnya lebih 20 kali, SMS-nya lebih dari 20 kali, tambah lagi minta ketemuan," ucapnya, mengungkapkan.
Ketika sudah tidak bisa menghindar lagi, akhirnya direksi BUMN tersebut terpaksa bertemu dengan oknum tersebut.
"Ketika disampaikan tidak ada pos anggarannya, anggota DPR itu malah ngajari, yang bayar jangan BUMN, yang bayar vendor. Kalau itu sudah begitu serius," cerita Dahlan.
Yang mengagetkan, salah satu oknum tersebut ke Tanah Suci. "Dari Mekkah pun telpon minta direksi BUMN bantu," tukasnya.
Mengenai reaksi DPR yang begitu keras dan kemungkinan serangan balik, Dahlan mengaku terserah saja karena itu merupakan sebuah risiko. "Kalau pun masuk penjara saya siap, mati pun siap," tegasnya.
Namun, Dahlan tidak mau mengungkap nama siapa enam orang oknum DPR yang disampaikan dalam amplop tertutup kepada Badan Kehormatan DPR. "Saya gak mau bongkar-bongkar rumah orang, selain bersih-bersih rumah sendiri," katanya.
Sekretaris Forum Pemred Akhmad Kusaeni mengatakan diskusi dengan Menteri BUMN sangat terbuka dan bebas. Dahlan Iskan menjelaskan persoalannya, sehingga para Pemred sebagai penentu kebijakan redaksi mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya.
"Ini agar para Pemred tahu persis duduk perkaranya, sehingga tidak ada kesalahan informasi dalam pemberitaan selanjutnya," tutur Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara tersebut.
Kusaeni menegaskan bahwa kedatangan para petinggi media massa nasional ini bukan atas undangan Menteri BUMN. "Harap dicatat bahwa bukan Pak Dahlan Iskan yang mengumpulkan para Pemred, tapi ini murni inisiatif Forum Pemred," katanya, menegaskan.(Ant)
