Kolaka (ANTARA News) - Dianggap ilegal rapat pengurus harian DPC PPP Kolaka yang akan membahas pergantian sekretaris partai itu akhirnya batal digelar setelag beberapa pengurus harian partai itu tidak menghadiri rapat tersebut.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPC PPP Kolaka, H. Syarifuddin Thayeb diprotes oleh sebagian pengurus harian yang hadir pada rapat itu karena tidak dihadiri Ketua DPC PPP Kolaka, Najmuddin Haruna.
"rapat ini tidak memenuhi qorum pengurus harian," kata Wakil Sekretaris PPP Kolaka, Lukman.
Lukman juga tidak setuju dengan pelaksaan rapat pengurus harian untuk memilih sekretaris itu karena belum ada rapat pendahuluan, serta menyalahi ketetapan Muktamar VII PPP tentang AD-ART, Khitah dan program perjuangan partai itu.
"Dalam memilih sekretaris, tidak bisa diwakili oleh wakil ketua karena Ketua DPC Kolaka bukan pejabat maupun anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 3 dalam muktamar ke VII bahwa setiap pengurus dewan pimpinan di semua tingkatan yang menduduki jabatan eksekutif dan/atau legislatif, dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pengurus harian lain," kata mantan aktivis Unhalu itu.
Selain itu, lanjut dia, dalam pasal 57 ayat 2 dalam muktamar itu juga dikatakan bahwa rapat pengurus harian sah apabila dihadiri lebih seperdua dari anggota pengurus harian.
"Tapi jumlah pengurus harian yang hadir hari ini tidak sampai setengah. Kalau peserta yang hadir rapat saat ini, bukan pengurus harian, tapi sebagian pengurus kecamatan, sehingga jumlahnya mencapi 20 orang." ujar Lukman.
Sementara Syarifuddin Thayeb yang dikonfirmasi usai memimpin rapat tersebut mengatakan, rapat pengurus harian ini untuk mengganti sekretaris PPP yang mengundurkan diri sejak satu bulan lalu, selain itu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan dan membutuhkan seorang sekretaris.
"Atas dasar inilah, kemudian Ketua DPC PPP, Najmuddin Haruna menginstruksikan kepada saya untuk memimpin rapat pengurus harian guna memilih sekretaris PPP yang kosong saat ini," katanya.
Hanya saja, kata dia, ketika mulai rapat untuk memilih sekretaris, sebagian pengurus memprotes dan menilai ilegal, padahal pengurus harian yang hadir sudah memenuhi qorum yakni 20 dari 30 orang pengurus harian.
Oleh karena itu, pihaknya harus mengskorsing rapat sampai batas waktu yang tidak ditentukan sambil Ketua DPC PPP, Najamudin Haruna kembali dari menunaikan ibadah haji Tanah Suci.
Sebelumnya Sekretaris PPP Kolaka, Duana Said memilih mundur dari jabatan itu untuk berkonsentarsi mengajar di pesantren Al Mawaddah Kolaka. (Ant).