Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang aktif di wilayah kerja cabang Baubau yang meliputi delapan daerah mencapai 88,41 persen atau 888.318 jiwa.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Muhammad Hanafi dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat, menjelaskan bahwa secara UHC (Universal Health Coverage) atau capaian kepesertaan di semua daerah wilayah kerja cabang Baubau yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Busel, Buteng, Butur, Wakatobi, Muna dan Kabupaten Muna Barat sudah mencapai 100 persen, namun saat ini tingkat keaktifan kartu atau yang sudah bisa digunakan sebanyak 88,41 persen.
"Jadi semua sudah punya BPJS Kesehatan, namun ada sebagiannya yang masih menunggak atau tidak aktif kartunya. Contoh dulu dia pernah bekerja di perusahaan tapi kemudian dia keluar dan itu dia belum aktifkan kembali. Kemudian ada juga dulunya dia bantuan PBI (penerima bantuan iuran) dari pemerintah pusat, serta ada juga SK Kemensos itu dia mau aktifkan juga harus didaftarkan lagi," ujarnya.
Hanafi yang didampingi Kabag Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Baubau, Ashari Ramadhani mengatakan, capaian cakupan kepesertaan 100 persen itu sudah ada pada 2022, sehingga pihaknya sudah tidak lagi mencari kepesertaan tersebut.
"Sekarang fokusnya bukan lagi mencari kepesertaan tetapi mengaktifkan, dengan mendorong masyarakat yang dulu BPJS-nya sempat aktif dan sekarang tidak aktif agar diaktifkan lagi dengan melapor ke BPJS Kesehatan," ujarnya.
Untuk mengaktifkan JKN-KIS, kata dia, selain yang bersangkutan bisa masuk secara mandiri bagi yang merasa mampu, juga bisa melaporkan ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk didaftarkan sebagai PBI-JK dari pemerintah pusat bila merasa tidak mampu.
"Kalau sudah penuh di sana (PBI-JK), dia bisa datang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mendapatkan BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemda," ujarnya.
Sementara, Kabag Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Baubau Ashari Ramadhani menambahkan total penduduk cakupan peserta diwilayah cabang Baubau sekitar 1 jutaan lebih dengan terdapat daerah yang sudah UHC lengkap.
"Kalau dengan kondisi seperti yang tadi disampaikan itu misalnya tidak aktif sebenarnya selama anggaran di pemda ada tidak jadi masalah, jadi tinggal melapor saja di pemda," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pada 2024 ini pihaknya fokus untuk perluasan kepesertaan dengan upayakan dan mendorong pengaktifan kartu BPJS kesehatannya
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Muhammad Hanafi dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat, menjelaskan bahwa secara UHC (Universal Health Coverage) atau capaian kepesertaan di semua daerah wilayah kerja cabang Baubau yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Busel, Buteng, Butur, Wakatobi, Muna dan Kabupaten Muna Barat sudah mencapai 100 persen, namun saat ini tingkat keaktifan kartu atau yang sudah bisa digunakan sebanyak 88,41 persen.
"Jadi semua sudah punya BPJS Kesehatan, namun ada sebagiannya yang masih menunggak atau tidak aktif kartunya. Contoh dulu dia pernah bekerja di perusahaan tapi kemudian dia keluar dan itu dia belum aktifkan kembali. Kemudian ada juga dulunya dia bantuan PBI (penerima bantuan iuran) dari pemerintah pusat, serta ada juga SK Kemensos itu dia mau aktifkan juga harus didaftarkan lagi," ujarnya.
Hanafi yang didampingi Kabag Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Baubau, Ashari Ramadhani mengatakan, capaian cakupan kepesertaan 100 persen itu sudah ada pada 2022, sehingga pihaknya sudah tidak lagi mencari kepesertaan tersebut.
"Sekarang fokusnya bukan lagi mencari kepesertaan tetapi mengaktifkan, dengan mendorong masyarakat yang dulu BPJS-nya sempat aktif dan sekarang tidak aktif agar diaktifkan lagi dengan melapor ke BPJS Kesehatan," ujarnya.
Untuk mengaktifkan JKN-KIS, kata dia, selain yang bersangkutan bisa masuk secara mandiri bagi yang merasa mampu, juga bisa melaporkan ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk didaftarkan sebagai PBI-JK dari pemerintah pusat bila merasa tidak mampu.
"Kalau sudah penuh di sana (PBI-JK), dia bisa datang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mendapatkan BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemda," ujarnya.
Sementara, Kabag Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Baubau Ashari Ramadhani menambahkan total penduduk cakupan peserta diwilayah cabang Baubau sekitar 1 jutaan lebih dengan terdapat daerah yang sudah UHC lengkap.
"Kalau dengan kondisi seperti yang tadi disampaikan itu misalnya tidak aktif sebenarnya selama anggaran di pemda ada tidak jadi masalah, jadi tinggal melapor saja di pemda," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pada 2024 ini pihaknya fokus untuk perluasan kepesertaan dengan upayakan dan mendorong pengaktifan kartu BPJS kesehatannya