Kendari (ANTARA) - Komandan Korem 143 Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto mengharapkan kepada seluruh prajurit TNI di wilayahnya untuk menjadi agen-agen dalam rangka menyukseskan Sensus Penduduk 2020 melalui online yang serentak telah dilakukan sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
"Karena SP2020 ini sangat penting, maka saya harap kepada seluruh jajaran TNI AD untuk memberi data yang benar dan obyektif kepada petugas sensus sesuai yang dibutuhkan," kata Danrem saat menerima Tim Sosialisasi pendampingan SP2020 dari BPS Sultra di aula Tamalaki lantai dua Makorem Kendari, Kamis.
Danrem Kendari yang didampingi Kepala Staf Korem Letkol Inf Arif Susanto serta jajaran perwira lainnya mengatakan kehadiran tim sosialisasi Sensus Penduduk di Korem merupakan satu kebanggaan bagi dirinya untuk memberi informasi terkait pendataan kependudukan dalam rangka satu data Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Sekali lagi kepada para perwira TNI yang hari ini hadir dalam sosialisasi data kependudukan untuk ambil bagian dalam menyukseskan SP2020 secara online yang kini tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh tanah air," ujarnya.
Ia mengatakan, TNI yang merupakan bagian dan alat negara dan mempunyai kemampuan menguasai teritorial tentu akan lebih cepat untuk memperlancar pelaksanaan sensus penduduk secara online dengan cara pencatatan data pribadi bersama keluarganya termasuk mengajak tetangga dan kerabat dekat untuk menyukseskan agenda nasional ini.
"Khusus kepada Babinsa yang ditugaskan di sejumlah pelososk desa, saya yakin anda mampu mempercepat kegiatan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sultra," ujar Danrem Yustinus Nono Yulianto.
Baca juga: Gubernur Sultra sebut hasil Sensus Senduduk 2020 penentu kebijakan pemerintah
Keterangan dari Humas BPS Sultra, pendataan Sensus Penduduk 2020 yang sudah memasuki hari keenam telah mengatakan proses pendampingan yang dilakukan petugas BPS dalam memasukkan data kependudukan beberapa pejabat Forkopimda Sultra dimaksudkan, sebagai awal dilakukannya SP2020 secara online yang selanjutnya dilakukan pula oleh seluruh masyarakat diwilayahnya masing-masing.
Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik dan Produksi, Ny Dahliani bersama Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Wa Zalima, saat menjadi pendampingan sosoialisasi di Korem Kendari mengungkapkan, metode pendataan ini sangat mudah yang penting bisa baca tulis, setelah itu menjawab pertanyaan, yang ditanyakan seputar data pribadi seperti alamat, umur, pendidikan dan status dengan melampirkan foto kopi KK, KTP dan surat nikah bagi yang sudah menikah.
Ia berharap jajaran TNI-AD lingkup Korem 143 Haluoleo ikut sensus online sebab tidak menyita waktu kerja atau bisa dikerjakan di waktu istirahat.
"Kami yakin dengan arahan dari pimpinan dalam hal ini Komandan Korem, seluruh keluarga besar TNI-AD di seluruh wilayah Sultra ikut lakukan sensus online. Sebab hanya dengan waktu lima sampai 10 menit saja bisa selesai," tuturnya.
Sebab hakekat nasional dari sensus penduduk 2020 ini adalah ada tiga yakni selain merekam langsung data penduduk, yang kedua menyediakan data penduduk de facto dan de jure (2020) agar tidak ada perbedaan data antara BPS dan Ditjen Dukcapil serta yang ketiga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (2021).
"Karena SP2020 ini sangat penting, maka saya harap kepada seluruh jajaran TNI AD untuk memberi data yang benar dan obyektif kepada petugas sensus sesuai yang dibutuhkan," kata Danrem saat menerima Tim Sosialisasi pendampingan SP2020 dari BPS Sultra di aula Tamalaki lantai dua Makorem Kendari, Kamis.
Danrem Kendari yang didampingi Kepala Staf Korem Letkol Inf Arif Susanto serta jajaran perwira lainnya mengatakan kehadiran tim sosialisasi Sensus Penduduk di Korem merupakan satu kebanggaan bagi dirinya untuk memberi informasi terkait pendataan kependudukan dalam rangka satu data Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Sekali lagi kepada para perwira TNI yang hari ini hadir dalam sosialisasi data kependudukan untuk ambil bagian dalam menyukseskan SP2020 secara online yang kini tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh tanah air," ujarnya.
Ia mengatakan, TNI yang merupakan bagian dan alat negara dan mempunyai kemampuan menguasai teritorial tentu akan lebih cepat untuk memperlancar pelaksanaan sensus penduduk secara online dengan cara pencatatan data pribadi bersama keluarganya termasuk mengajak tetangga dan kerabat dekat untuk menyukseskan agenda nasional ini.
"Khusus kepada Babinsa yang ditugaskan di sejumlah pelososk desa, saya yakin anda mampu mempercepat kegiatan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sultra," ujar Danrem Yustinus Nono Yulianto.
Baca juga: Gubernur Sultra sebut hasil Sensus Senduduk 2020 penentu kebijakan pemerintah
Keterangan dari Humas BPS Sultra, pendataan Sensus Penduduk 2020 yang sudah memasuki hari keenam telah mengatakan proses pendampingan yang dilakukan petugas BPS dalam memasukkan data kependudukan beberapa pejabat Forkopimda Sultra dimaksudkan, sebagai awal dilakukannya SP2020 secara online yang selanjutnya dilakukan pula oleh seluruh masyarakat diwilayahnya masing-masing.
Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik dan Produksi, Ny Dahliani bersama Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Wa Zalima, saat menjadi pendampingan sosoialisasi di Korem Kendari mengungkapkan, metode pendataan ini sangat mudah yang penting bisa baca tulis, setelah itu menjawab pertanyaan, yang ditanyakan seputar data pribadi seperti alamat, umur, pendidikan dan status dengan melampirkan foto kopi KK, KTP dan surat nikah bagi yang sudah menikah.
Ia berharap jajaran TNI-AD lingkup Korem 143 Haluoleo ikut sensus online sebab tidak menyita waktu kerja atau bisa dikerjakan di waktu istirahat.
"Kami yakin dengan arahan dari pimpinan dalam hal ini Komandan Korem, seluruh keluarga besar TNI-AD di seluruh wilayah Sultra ikut lakukan sensus online. Sebab hanya dengan waktu lima sampai 10 menit saja bisa selesai," tuturnya.
Sebab hakekat nasional dari sensus penduduk 2020 ini adalah ada tiga yakni selain merekam langsung data penduduk, yang kedua menyediakan data penduduk de facto dan de jure (2020) agar tidak ada perbedaan data antara BPS dan Ditjen Dukcapil serta yang ketiga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (2021).