Kolaka (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana nasional BKKBN perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sosialisasi materi dan media Pro PN promosi pengasuhan 1000 HPK bagi keluarga balita dan ibu hamil di Desa Amamutu, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Kamis.
Kegiatan yang dibuka oleh Camat Samaturu, Muh Ridha Tahrir, plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, dihadiri oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kolaka, dr Hj Muliati Habibullah, dan Kepala Desa Amamutu, Abd Haris.
Kegiatan yang bertujuan menekan angka stunting atau pertumbuhan anak yang tidak berimbang antara umur dan tinggi badan dan antara umur dan berat badang di desa tersebut mengusung tema "Ayo Cegah Stunting dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan".
Ridha Tahrir mengaku berterima kasih karena wilayahnya menjadi lokasi yang menjadi lokus stunting sehingga diikuti dengan program sosialisasi upaya pencegahan stunting
"Harapan kita semua ibu-ibu yang hamil harus sering-sering konsultasi agar anaknya terhindar dari masalah stunting atau kekerdilan. Sehingga kegiatan ini harus menjadi perhatian para ibu-ibu di Desa Amatutu," katanya.
Ia meminta kepada seluruh warga setempat untuk mendukung semua program pemerintah di daerah itu terutama yang berhubungan dengan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) terutama kampung KB.
Kadis Dalduk KB Kolaka, Muliati Habibullah, mengatakan, program KB mengatur jarak kelahiran, bukan berarti dilarang melahirkan karena ada 31 hak anak yang harus dipenuhi.
"Saya berpesan, kalau ibu merasa sudah hamil maka mulai makan makanan bergizi, seperti ikan sehingga anak-anak kita terhindar dari stunting karena saat ini terdeteksi 20 anak alami stunting di Desa Amamutu," katanya.
Baca juga: BKKBN gelar Orientasi Ketahanan Keluarga BKR di Buton Utara
Sementara itu, Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin mengatakan, Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diharapkan dan untuk BKKBN memiliki tugas pada agenda prioritas ke-3 ke-5 dan ke-8.
"Agenda prioritas ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa," katanya.
Dijelaskan, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan dari anak balita.
"Masalah stunting tidak hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi lebih pada keluarga terutama pada ibu-ibu. Pemerintah hanya menyiapkan sarana pendukung untuk pencegahan atau menekan stunting katanya.
Baca juga: BKKBN gelar Orientasi Pelaporan Program KKBPK di Konawe Utara
Lebih lanjut dijelaskan, program KB yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya mengejar menurunkan angka kelahiran, tetapi bagaimana keluarga bisa berkualitas atau anak yang dilahirkan menjadi lebih baik dari orang tua.
"Terkait keberhasilan program KB selama ini bukan merupakan tanggungjawab BKKBN semata, tetapi tanggungjawab berbagai elemen masyarakat, termasuk dukungan dari masyarakat itu sendiri," katanya.
Kegiatan yang serupa pada waktu yang sama juga dilakukan BKKBN Sultra di Desa Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, dan Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Tiga desa tersebut merupakan lokus stunting di Kabupaten Kolaka.
Kegiatan Desa Lapaopao, dihadiri oleh
Wiwit Imbar Mawarti sebagai kasubbid bina ketahanan remaja BKKBN Sultra, Kemudian di Desa Lasiroku dihadiri oleh Kepala Bisang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sultra, Asmar dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Sultra, Rahmat.
Baca juga: Jarak kehamilan terlalu dekat bisa sebabkan anak kleptomania
Baca juga: BKKBN Sultra gelar implementasi perundang-undangan terkait program KKBPK
Kegiatan yang dibuka oleh Camat Samaturu, Muh Ridha Tahrir, plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, dihadiri oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kolaka, dr Hj Muliati Habibullah, dan Kepala Desa Amamutu, Abd Haris.
Kegiatan yang bertujuan menekan angka stunting atau pertumbuhan anak yang tidak berimbang antara umur dan tinggi badan dan antara umur dan berat badang di desa tersebut mengusung tema "Ayo Cegah Stunting dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan".
Ridha Tahrir mengaku berterima kasih karena wilayahnya menjadi lokasi yang menjadi lokus stunting sehingga diikuti dengan program sosialisasi upaya pencegahan stunting
"Harapan kita semua ibu-ibu yang hamil harus sering-sering konsultasi agar anaknya terhindar dari masalah stunting atau kekerdilan. Sehingga kegiatan ini harus menjadi perhatian para ibu-ibu di Desa Amatutu," katanya.
Ia meminta kepada seluruh warga setempat untuk mendukung semua program pemerintah di daerah itu terutama yang berhubungan dengan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) terutama kampung KB.
Kadis Dalduk KB Kolaka, Muliati Habibullah, mengatakan, program KB mengatur jarak kelahiran, bukan berarti dilarang melahirkan karena ada 31 hak anak yang harus dipenuhi.
"Saya berpesan, kalau ibu merasa sudah hamil maka mulai makan makanan bergizi, seperti ikan sehingga anak-anak kita terhindar dari stunting karena saat ini terdeteksi 20 anak alami stunting di Desa Amamutu," katanya.
Baca juga: BKKBN gelar Orientasi Ketahanan Keluarga BKR di Buton Utara
Sementara itu, Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin mengatakan, Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diharapkan dan untuk BKKBN memiliki tugas pada agenda prioritas ke-3 ke-5 dan ke-8.
"Agenda prioritas ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa," katanya.
Dijelaskan, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan dari anak balita.
"Masalah stunting tidak hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi lebih pada keluarga terutama pada ibu-ibu. Pemerintah hanya menyiapkan sarana pendukung untuk pencegahan atau menekan stunting katanya.
Baca juga: BKKBN gelar Orientasi Pelaporan Program KKBPK di Konawe Utara
Lebih lanjut dijelaskan, program KB yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya mengejar menurunkan angka kelahiran, tetapi bagaimana keluarga bisa berkualitas atau anak yang dilahirkan menjadi lebih baik dari orang tua.
"Terkait keberhasilan program KB selama ini bukan merupakan tanggungjawab BKKBN semata, tetapi tanggungjawab berbagai elemen masyarakat, termasuk dukungan dari masyarakat itu sendiri," katanya.
Kegiatan yang serupa pada waktu yang sama juga dilakukan BKKBN Sultra di Desa Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, dan Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Tiga desa tersebut merupakan lokus stunting di Kabupaten Kolaka.
Kegiatan Desa Lapaopao, dihadiri oleh
Wiwit Imbar Mawarti sebagai kasubbid bina ketahanan remaja BKKBN Sultra, Kemudian di Desa Lasiroku dihadiri oleh Kepala Bisang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sultra, Asmar dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Sultra, Rahmat.
Baca juga: Jarak kehamilan terlalu dekat bisa sebabkan anak kleptomania
Baca juga: BKKBN Sultra gelar implementasi perundang-undangan terkait program KKBPK