Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyediakan lahan sedikitnya 10 hektare di wilayah Muna Timur untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Kami sangat menyadari bahwa untuk melahirkan tenaga kerja terampil harus memiliki wadah pelatihan, sehingga sejak beberapa tahun telah menyediakan lahan sedikitnya 10 hektare untuk BLK itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna, Fajaruddin Wunanto, di Kendari, Kamis, pada rapat bidang peningkatan produktivitas se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin Pj.Sekda Provinsi La Ode Mustari.
Kegiatan itu dihadiri Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker, Muhammad Zuhri,yang diwakili Direktur Bina Produktivitas dan juga Kepala Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) Kendari Andi Asriani Koke, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Gubernur Sultra.
Menurut Fajaruddin Wunanto, kehadiran sebuah BLK akan sangat didambakan pemda dan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan itu, sebab sejak zjaman dulu hingga saat ini BLK belum terbangun di wilayah kepulauan Sultra, kecuali di wilayah daratan Sultra yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan.
Ia mengatakan ketersediaan lahan itu dialokasikan melalui Bupati setempat LM Rusman Emba sejak beberapa tahun lalu. Lahan yang cukup strategis di wilayah Muna Timur tepatnya berada di Kecamatan Wakarumba Selatan.
"Pada prinsipnya, Pemkab Muna sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam hal penganggaran untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Muna dengan harapan bila BLK itu hadir, tentu semua warga yang belum memiliki pekerjaan dan keterampilan akan memanfaatkan wadah tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Binalattas Kemenaker, Muhammad Zuhri dalam pemaparannya terkait program BPP menyebutkan bahwa kegiatan itu sangat strategis karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Apalagi program ini merupakan salah satu program unggulan Nawa cita Presiden Joko Widodo, yang menekankan pembangunan SDM sebagai prioritas. Ia mengatakan, pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci Indonesia ke depan.
"Itu ujung tombak Kemenaker di bidang produktivitas di wilayah Indonesia timur, tentu sangat membutuhkan sinergiyang kuat dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan dan 'stakeholder' lainnya agar seluruh program-program peningkatan produktivitas tahunan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan BPP di Kendari ini merupakan perpanjangan tangan dari Kemenaker, khususnya di bidang peningkatan produktivitas daya saing tenaga kerja yang profesional.
Keberadaan UPTD BPP Kendari dinilainya sangat strategis sebab membawahi 10 wilayah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur meliputi enam provinsi di Sulawesi, empat dua provinsi lainnya yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Terkait harapan pemerintah Kabupaten Muna untuk mendirikan sebuah BLK, Direktur Binalattas mengatakan akan menjadi perhatian pihaknya untuk dibicarakan dalam tatanam pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya.
Baca juga: BLK Kendari programkan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja
Pj Sekda Sultra, LM Mustari mengatakan, tahun 2019 pemerintah mencanangkan sebagai tahun SDM. yang artinya pembangunan prioritas ke arah uapaya peningkatan kualitas SDM.
Ia mengatakan bonus demografi yang terjadi pada angkatan kerja harus dimanfaatkan secara maksimal dengan upaya peningkatan kualitas SDM, pelatihan-pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kompentensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga berujung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Sultra melalui program "Sultra Cerdas" menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai program prioritas ke lima tahun ke depan.
Poin utama dalam program Sultra Cerdas yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik/kependidikan.
Rangkaian pertemuan Bidang peningkatan Produktivitas, lalu dilakukan penandantangan MoU antara Kepala UPTP BPP Kendari Andi Asriani Koke dengan Ketua DPD Perbarindo Sultra Ahmad yang disaksikan Pj Sekda Sultra dan Direktur Binalattas Kemenaker yang disakisan para pejabat OPD se-Sultra.
Baca juga: BLK sasar daerah pesisir pelatihan berbasis kompetisi
Baca juga: Forkom BLK jadi wadah penyerapan tenaga kerja
"Kami sangat menyadari bahwa untuk melahirkan tenaga kerja terampil harus memiliki wadah pelatihan, sehingga sejak beberapa tahun telah menyediakan lahan sedikitnya 10 hektare untuk BLK itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna, Fajaruddin Wunanto, di Kendari, Kamis, pada rapat bidang peningkatan produktivitas se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin Pj.Sekda Provinsi La Ode Mustari.
Kegiatan itu dihadiri Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker, Muhammad Zuhri,yang diwakili Direktur Bina Produktivitas dan juga Kepala Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) Kendari Andi Asriani Koke, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Gubernur Sultra.
Menurut Fajaruddin Wunanto, kehadiran sebuah BLK akan sangat didambakan pemda dan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan itu, sebab sejak zjaman dulu hingga saat ini BLK belum terbangun di wilayah kepulauan Sultra, kecuali di wilayah daratan Sultra yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan.
Ia mengatakan ketersediaan lahan itu dialokasikan melalui Bupati setempat LM Rusman Emba sejak beberapa tahun lalu. Lahan yang cukup strategis di wilayah Muna Timur tepatnya berada di Kecamatan Wakarumba Selatan.
"Pada prinsipnya, Pemkab Muna sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam hal penganggaran untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Muna dengan harapan bila BLK itu hadir, tentu semua warga yang belum memiliki pekerjaan dan keterampilan akan memanfaatkan wadah tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Binalattas Kemenaker, Muhammad Zuhri dalam pemaparannya terkait program BPP menyebutkan bahwa kegiatan itu sangat strategis karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Apalagi program ini merupakan salah satu program unggulan Nawa cita Presiden Joko Widodo, yang menekankan pembangunan SDM sebagai prioritas. Ia mengatakan, pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci Indonesia ke depan.
"Itu ujung tombak Kemenaker di bidang produktivitas di wilayah Indonesia timur, tentu sangat membutuhkan sinergiyang kuat dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan dan 'stakeholder' lainnya agar seluruh program-program peningkatan produktivitas tahunan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan BPP di Kendari ini merupakan perpanjangan tangan dari Kemenaker, khususnya di bidang peningkatan produktivitas daya saing tenaga kerja yang profesional.
Keberadaan UPTD BPP Kendari dinilainya sangat strategis sebab membawahi 10 wilayah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur meliputi enam provinsi di Sulawesi, empat dua provinsi lainnya yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Terkait harapan pemerintah Kabupaten Muna untuk mendirikan sebuah BLK, Direktur Binalattas mengatakan akan menjadi perhatian pihaknya untuk dibicarakan dalam tatanam pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya.
Baca juga: BLK Kendari programkan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja
Pj Sekda Sultra, LM Mustari mengatakan, tahun 2019 pemerintah mencanangkan sebagai tahun SDM. yang artinya pembangunan prioritas ke arah uapaya peningkatan kualitas SDM.
Ia mengatakan bonus demografi yang terjadi pada angkatan kerja harus dimanfaatkan secara maksimal dengan upaya peningkatan kualitas SDM, pelatihan-pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kompentensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga berujung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Sultra melalui program "Sultra Cerdas" menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai program prioritas ke lima tahun ke depan.
Poin utama dalam program Sultra Cerdas yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik/kependidikan.
Rangkaian pertemuan Bidang peningkatan Produktivitas, lalu dilakukan penandantangan MoU antara Kepala UPTP BPP Kendari Andi Asriani Koke dengan Ketua DPD Perbarindo Sultra Ahmad yang disaksikan Pj Sekda Sultra dan Direktur Binalattas Kemenaker yang disakisan para pejabat OPD se-Sultra.
Baca juga: BLK sasar daerah pesisir pelatihan berbasis kompetisi
Baca juga: Forkom BLK jadi wadah penyerapan tenaga kerja