Kendari (Antara Sultra) - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Sugeng Djoko Soesilo menegaskan pejabat daerah atau siapa pun yang diberi tanggungjawab agar tidak takut mengelola uang negara untuk kepentingan rakyat.
"Silahkan kelola uang negara, uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Tentu pengelolaan uang negara sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan," kata Kajati Djoko Soesilo di Kendari, Selasa.
Institusi Kejaksaan berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
"Tim kami (Kejaksaan) pada setiap tingkatan mulai dari Kejaksaan Agung namanya TP4P. Kejaksaan Tinggi di provinsi dan Kejaksaan Negeri kabupaten namanya TP4D berkomitmen menyukseskan penggunaan uang negara," kata Djoko.
TP4D dibentuk sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran.
Kepala daerah hingga kepala desa selaku penanggungjawab keuangan daerah diharapkan bersinergi dengan TP4D sehingga tidak perlu dibayang-bayangi rasa ketakutan.
"TP4D akan mendampingi, mengawal setiap kepala daerah, yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten," ujarnya.
Ia mempersilahkan para pejabat setiap tingkatan memanfaatkan TP4D untuk berkonsultansi sehingga tidak akan ada lagi ketakutan pejabat saat menggunakan dana pemerintah.
TP4D tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), sebab memiliki tujuan yang sama, agar tidak terjadi penyelewengan uang rakyat.
Berita Terkait
DJP Sulselbartra serahkan tersangka penggelapan pajak tambang ke Kejati Sultra
Kamis, 25 April 2024 13:20
Kejati Sulawesi Tenggara tetapkan 2 tersangka korupsi pekerjaan jembatan Buton
Jumat, 13 Oktober 2023 20:45
Pj Gubernur beri kuasa Kejati Sulawesi Tenggara terkait penagihan pajak tambang
Selasa, 12 September 2023 13:57
Kejati Sulawesi Tenggara imbau pendemo tidak halangi proses penyidikan
Rabu, 6 September 2023 19:52
Mantan Wali Kota Kendari ditahan di rutan usai diperiksa Kejati Sulawesi Tenggara
Rabu, 23 Agustus 2023 21:40
Mantan Wali Kota Kendari hadiri pemeriksaan di Kejati Sulawesi Tenggara
Rabu, 23 Agustus 2023 19:24
Tersangka korupsi, eks Wali Kota Kendari mangkir dari panggilan Kejati
Jumat, 18 Agustus 2023 13:28
Kejari tetapkan mantan Bupati Buton Selatan tersangka korupsi
Selasa, 15 Agustus 2023 13:05