Bupati Kolaka Utara lantik 128 pejabat administrator dan pengawas

Rabu, 6 Mei 2026 18:20 WIB

Bupati Kolut Nurrahman Umar saat melantik 128 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/HO-Pemkab Kolut)

Kendari (ANTARA) - Bupati Kolaka Utara H. Nurrahman Umar resmi melantik sebanyak 128 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bupati Kolut Nurrahman Umar saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa mutasi dan pelantikan jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang harus disikapi dengan kesiapan serta tanggung jawab penuh.

"Setiap jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang menuntut integritas, loyalitas, serta komitmen tinggi dalam melayani masyarakat," kata Nurrahman Umar.

Ia menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan tidak bekerja setengah hati.

"Setiap jabatan memiliki beban kerja besar yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik," ujarnya.

Selain itu, Nurrahman Umar juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin dan menciptakan budaya kerja sehat di lingkungan birokrasi.

Ia menginstruksikan para pejabat untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang menghambat kinerja dan mengedepankan profesionalisme.

"Jangan pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bekerjalah dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jabatan adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa," tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif serta tepat sasaran.

Di akhir arahannya, Nurrahman mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk menjaga kekompakan dan kerja sama tim guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik di Bumi Patampanua tersebut.