Konflik Iran--Israel-AS berpotensi bebani APBN, indef usul realokasi belanja

Rabu, 4 Maret 2026 13:50 WIB

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance menegaskan realokasi belanja menjadi langkah paling realistis ditempuh pemerintah untuk menjaga defisit APBN agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja produktif akan menjadi kunci menjaga ruang fiskal.

“Pemerintah dapat melakukan realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, termasuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Selain penyesuaian belanja, Rizal menambahkan momentum kenaikan harga komoditas global, baik migas maupun mineral, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dengan cara itu, sebagian tekanan akibat kenaikan impor energi dapat dikompensasi dari sisi pendapatan.

Pendekatan itu dinilai penting agar defisit fiskal tetap terkendali tanpa harus menambah utang secara agresif.

Terkait subsidi energi, Rizal menilai penyesuaian tetap perlu disiapkan, tetapi arah kebijakannya sebaiknya bukan sekadar menaikkan harga atau memangkas subsidi secara luas.

Reformasi yang mengarah pada ketepatan sasaran dinilai lebih efisien dari sisi fiskal.

Ia menambahkan selama ini sebagian subsidi energi masih dinikmati kelompok berpendapatan menengah ke atas. Menurut dia, reformasi yang mengarah pada subsidi yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor produktif akan jauh lebih efisien dari sisi fiskal.

“Dengan cara ini, pemerintah tetap dapat menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menahan lonjakan belanja subsidi ketika harga minyak dunia meningkat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah, langkah antisipatif utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan disiplin fiskal.

Ia menyebut Indonesia masih merupakan net importer minyak, sehingga kenaikan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya impor energi dan berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam APBN.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi Rp318,9 triliun.

Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran dan Israel–AS dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.

Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi Rp218,1 triliun. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp240,98 triliun, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga Rp278,59 triliun.

“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun,” kata Rizal.