Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
"Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia," kata Rizal di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen," ujarnya.
Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.
Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.
"Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar," tuturnya.
Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
"Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.
Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.
Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.
Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.
"Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional," imbuh Rizal.
Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.
