Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran untuk 2026, dari Rp13,75 triliun menjadi sebesar Rp44,64 triliun, sebab anggaran Kementerian Pertanian belum mencukupi kebutuhan belanja operasional dan hilirisasi komoditas pertanian.
“Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan penyesuaian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” ucap Andi Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/ MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 sebesar Rp13,75 triliun.
Rincian dari anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai sebesar Rp1,64 triliun, belanja operasional Rp0,89 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp11,23 triliun.
Andi Amran menyampaikan bahwa pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan Kementan, di antaranya yang bersifat keharusan, seperti belanja operasional pegawai akibat adanya penambahan CPNS dan pengangkatan PPPK tahun 2025.
“Mencermati pagu indikatif tersebut, anggaran Kementerian Pertanian saat ini belum mencukupi kebutuhan,” ucap dia.
Adapun kebutuhan yang dimaksud meliputi pengalihan penyuluh ke Pusat sesuai Inpres 3 Tahun 2025, serta hilirisasi komoditas pertanian sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Amran mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun, dengan rincian Rp29,37 triliun sebagai anggaran program-program swasembada pangan.
Lebih lanjut, sebesar Rp10,07 triliun untuk pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan strategis (tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada, pala) dan peningkatan produksi komoditas yang pemenuhannya saat ini masih diimpor, seperti bawang putih, kedelai, dan gandum.
Terakhir, sebesar Rp5,20 triliun untuk tambahan gaji dan tunjangan kinerja, termasuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebagai konsekuensi pengalihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Daerah ke Pusat.
