Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli DPR RI Faizal Hermiansyah mendorong anggota dewan untuk menyusun draft undang-undang untuk diplomasi ekonomi kreatif agar budaya Indonesia bisa mendunia.
“Karena yang saat ini terjadi di ranah diplomasi kan rata-rata di Flora dan Fauna, ada ikan koi, ada bunga anggrek dari Singapura dan sebagainya, padahal ada ekonomi kreatif yang harus kita gerakan, bisa kita pertukaran wayang, pertukaran lagu,” kata Faizal dalam acara Creative Talks Road to Kongres Gekrafs di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Indonesia sudah punya aset salah satunya musik yang sering digaungkan di penjuru negeri seperti lagu Indonesia Raya.
Selain itu dari segi pariwisata, Bali sudah sangat dikenal wisatawan mancanegara, dan dari industri kreatif lainnya seperti Jember Fashion Week dan Reog Ponorogo juga sudah menjadi daya tarik wisatawan datang ke Indonesia.
Faizal mengatakan pemerintah harus fokus pada potensi industri kreatif yang saat ini bisa menyumbang pendapatan negara sebesar 7 persen dan memilih tren dunia apa yang bisa digabungkan dengan kebudayaan Indonesia.
Ia juga menyebut dengan dipecahnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata bisa menjadi jalan untuk industri kreatif lebih maju karena keputusannya bisa langsung disampaikan ke presiden.
Faizal juga menyebut hadirnya teknologi kecerdasan buatan jangan dijadikan tantangan yang menghambat diplomasi ekonomi kreatif dari para seniman atau kreator terutama industri film.
“Jadi seniman-seniman atau animator-animator ngerasa terkunci padahal, justru dengan ada teknologi Artificial Intelligence itu justru akan menjadikan para pelaku-pelaku seniman, pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini jadi lebih mudahl menemukan ide untuk menemukan daya kreatif mereka didasarkan dari teknologi itu,” katanya.
Ia juga mengharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar di industri kreatif namun juga negara yang memproduksi talenta kreatif sebagai alat diplomasi budaya.
Sejalan dengan hal tersebut Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) akan mengadakan kongres pertama yang bisa menjadi batu loncatan menggerakkan industri kreatif dari segi diplomasi, yang akan dilaksanakan pada 18-19 Juli 2025.
“Insya Allah Kongres pertama ke depan itu akan menjadi batu loncatan selanjutnya untuk terus menggerakkan ekonomi kreatif terutama dalam segi diplomasi,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI dorong adanya undang-undang diplomasi ekraf
