Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.
"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan, tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
"Tahap awal kami akan copy-paste yang sudah kami lakukan di Warungkiara dan Bojong Koneng," ucapnya.
Dadan memaparkan, program makan bergizi gratis akan menangani seluruh target melalui tiga metode, pertama yakni membangun dapur pusat di tiap-tiap wilayah satuan layanan BGN.
"Yang kedua kami akan tempatkan dapur pusatnya di sekolah atau di pesantren, jika jumlah siswanya minimal 2.000, dan yang ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun," tuturnya.
Pengiriman makanan dengan vakum tersebut, lanjut dia, mempertimbangkan lokasi-lokasi terpencil yang membutuhkan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk menjangkaunya dari pusat kota/kabupaten.
"Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi," paparnya.
Ia juga menyebutkan, BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.
"Badan Gizi tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan tersebut, satu sarjana di bidang pembangunan, yang satunya ahli gizi, dan satu lagi adalah ahli keuangan," ucap Dadan.
Ia berharap, satuan pelayanan akan mendapatkan bahan baku lokal yang bisa diperoleh dari bumdes, koperasi, atau UMKM, dengan syarat baik bumdes, koperasi, atau UMKM tersebut layak e-katalog.
