Hingga Februari 2026, 61,2 juta warga terima manfaat program MBG

Rabu, 4 Maret 2026 12:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan saat Rapat Koordinasi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Pangan)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga 27 Februari 2026 melalui 24.368 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Sebelumnya, jumlah penerima program tersebut tercatat sekitar 58 juta orang pada pertengahan Januari 2026. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring target Presiden Prabowo Subianto agar penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2026.

“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Zulhas saat memimpin rapat koordinasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (3/3), mengatakan pemerintah mencatat program MBG telah menjangkau sekitar 9,29 juta penerima manfaat dengan 3.838 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah.

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.

Capaian SLHS di Jawa Tengah sendiri tercatat sebesar 35,03 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 32 persen.

“Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan, standar gizi, serta kelancaran distribusi bahan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan program ini,” ujar dia.

Pelaksanaan MBG didukung oleh 28 kementerian dan lembaga sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Menurut Zulhas, program MBG berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, serta peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan.

Namun demikian, ia mengatakan pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di sejumlah daerah sehingga diperlukan proses pemutakhiran dan validasi lanjutan.

Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi pelaksanaan program secara nasional, pemerintah tengah menyiapkan sistem pemantauan terpadu.

“Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG untuk mendukung koordinasi dan pengawasan nasional,” kata Zulhas.

Pemerintah juga memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadhan serta masa libur dan cuti bersama dengan penyesuaian mekanisme penyaluran di beberapa wilayah.

Di wilayah mayoritas berpuasa, penyaluran dilakukan melalui paket makanan kemasan sehat, sementara sekolah di daerah mayoritas non-muslim tetap menjalankan program secara normal.