DPR akan surati Presiden soal persetujuan Herindra menjadi Kepala BIN

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persetujuan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Persetujuan tersebut telah diambil dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dengan agenda tunggal persetujuan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

"Ya, setelah disetujui oleh Rapat Paripurna proses mekanismenya adalah kemudian kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin jalannya Rapat Paripurna.

Dia pun menyerahkan penentuan jadwal pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN kepada Pemerintah.

"Terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami serahkan kepada pemerintah, silakan kapan akan dilantik-nya," ucapnya.

Adapun pada Rabu (16/10), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rencananya Herindra akan dilantik sebagai Kepala BIN bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.

"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Diketahui, Herindra saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI. Dia diusulkan menjadi calon Kepala BIN oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan melalui Surat Presiden (Surpres) bernomor R-51/Pres/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024.

Herindra pun menjadi salah satu tokoh yang datang ke rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Para tokoh yang diundang ke rumah Prabowo disebut akan mengisi pos pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.