Menteri Anas menilai optimalisasi layanan digital pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN akan berdampak positif untuk pembangunan.
“Digitalisasi sertifikat tanah sesungguhnya telah memangkas berbagai tumpukan kertas dan proses bisnis yang selama ini menjadi rutinitas. Kami mengapresiasi upaya konsisten yang terus dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN dalam menginteroperabilitaskan layanan, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa salah satu dampak nyata digitalisasi sertifikat tanah akan terlihat pada meningkatnya perekonomian melalui penerimaan negara, dan peningkatan pembangunan daerah berkelanjutan melalui perbaikan tata ruang wilayah.
Ia juga menjelaskan bahwa wajar bila reformasi birokrasi di bidang agraria terus dilakukan melalui pengembangan sistem informasi tanah dan digitalisasi layanan perizinan pertanahan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa disrupsi digital merupakan peluang bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas data.
Lebih lanjut, ia menyebut pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang agraria dan tata ruang.
Namun demikian, kata dia, peluang-peluang tersebut hanya dapat dicapai dengan dukungan birokrasi yang kuat.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar menambah aplikasi, tetapi turut membangun digital culture, digital competence dan digital structure (budaya, kompetensi, dan struktur digital).
“Apa yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN ini telah mendorong terbangunnya pilar digital structure di sektor sertifikasi. Begitu juga budaya digital karena membiasakan masyarakat untuk beralih dari sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik,” ujarnya.
Sementara itu, ia menyampaikan bahwa dari sisi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN berada di posisi kedua teratas dengan 13 inovasi yang berada di jajaran Top Inovasi Pelayanan Publik berturut-turut pada 2014 hingga 2022.
“Pada 2023, Indeks Pelayanan Publik Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 4,57 dengan predikat Pelayanan Prima (A). Ini membuktikan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk selalu menyuguhkan pelayanan di bidang agraria dan tata ruang yang berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan digitalisasi perizinan pertanahan, salah satunya melalui Sertipikat Tanah Elektronik, akan terus direalisasikan di seluruh wilayah Tanah Air untuk mempersempit praktik pungutan liar dan mafia tanah.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap berinovasi selalu untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan cepat dalam memberikan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat.
“Ini menjadi salah satu fokus Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat transformasi digital. Tentunya kami juga pastikan keamanan data dan privasi dalam layanan Sertipikat Elektronik ini, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan lebih nyaman dengan layanan-layanan seperti ini,” katanya.
